Dongkrak APBD 2022, Sekda Riau Minta BUMD Tingkatkan Deviden

Foto: Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto

 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham mayoritas meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau meningkatkan deviden tahun 2022. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari deviden perusahaan plat merah. Sebab APBD Riau tahun 2022 diprediksi mengalami penurunan dari Rp9,3 triliun turun menjadi Rp8,2 triliun. 

SF Hariyanto mengatakan, ada banyak potensi pendapatan yang dapat digali untuk meningkatan pendapatan, salah satunya dari deviden BUMD Provinsi Riau. Karena itu, diharapkan deviden BUMD tahun depan lebih ditingkatkan lagi dari tahun ini. 

"Alhamdulillah tahun ini pendapatan BUMD kita sudah naik, seperti PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau sudah naik, dan kita harapkan target 2022 deviden BUMD bisa naik semua," ungkap SF Hariyanto, Kamis (11/11/2021), dikutip dari mediacenterriau

Sebab menurut SF Hariyanto dari peningkatan pendapatan BUMD, maka diharapkan deviden BUMD ke Pemprov Riau juga naik. 

"Kalau deviden naik tentu itu bisa menambah pendapatan, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa meningkat," ujarnya.

Ssbelumnya, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem mengatakan, tahun ini deviden BUMD Riau ke Pemprov Riau mengalami peningkatan sebesar Rp29 miliar. 

"Deviden BUMD Riau tahun ini naik Rp29 miliar, dari Rp88 miliar tahun 2020 meningkat menjadi Rp117 miliar tahun 2021," katanya. 

Jhon Pinem menyampaikan, sejauh ini dari delapan BUMD Riau, sudah tujuh perusahaan daerah yang memberikan deviden ke pemerintah daerah. 

Ketujuh BUMD Riau itu adalah PT Bank Riau Kepri (BRK) penyumbang deviden terbesar bagi Pemprov Riau sebesar Rp106 miliar, dari sebelumnya hanya Rp72 miliar. 

Kemudian PT Jamkrida Riau sebesar Rp4 miliar lebih, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp1 miliar lebih, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) sebesar Rp904 juta, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Rp1,2 miliar, PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebesar Rp3,9 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp187 juta. 

"Yang belum memberi deviden itu PT Riau Petroleum. Kemarin itu kan mereka belum ada kegiatan. Sekarang sedang diurus PI 10 Persen Blok Siak, dan perjanjian antara Riau Petroleum dengan PT Pertamina sudah ditandatangani, tentu kalau ini sudah jalan akan ada deviden nantinya. Kita optimis tahun depan Petroleum pasti dapat," tukasnya. (LK)