Pungli di TPU Cikadut, Ahli Waris Jenazah COVID-19 Diminta Rp4 Juta

Foto: Video pemakaman pasien COVID-19 di TPU Cikadut antre yang sempat viral. (Ilustrasi). (VIVA/Adi Suparman (Bandung)

 

Lancang Kuning – Kasus pungutan liar (Pungli) oleh petugas pemakaman TPU Cikadut Bandung kepada ahli waris jenazah pasien COVID-19, viral di media sosial. Dari pengakuan ahli waris, petugas pemakaman meminta biaya Rp4 juta dengan dalih pemakaman jenazah non muslim tidak ditanggung pemerintah pada Selasa 6 Juli 2021.

Dengan kondisi sulit, ahli waris meminta keringanan dan berakhir dengan kesepakatan harga pengurusan jenazah senilai Rp2,800,000. Dengan rincian, biaya gali Rp1,5 juta, biaya pikul Rp1 juta, penyediaan salib Rp300 ribu. Dengan viralnya kasus tersebut, petugas pemakaman pun lewat koordinatornya melakukan klarifikasi dan mengembalikan uang tersebut.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai fenomena tersebut terjadi karena ada sebab akibat. Sebabnya, keamanan dan kepastian gaji mereka belum terpenuhi dengan layak yang berakibat pada keberanian melakukan pungli kepada ahli waris.

"Meminta Wali Kota dan Ketua Harian Satgas COVID-19 untuk mengganti Kepala Diskamtam karena telah gagal menjalankan tugas pengelolaan lahan pemakaman di TPU Cikadut dan gagal melaksanakan pengawasan sehingga terjadi pungli," ujar Farhan kepada VIVA, Minggu 11 Juli 2021.

Farhan menuturkan, hasil pengawasan di lapangan keamanan bagi petugas jenazah kurang memadai hingga mengakibatkan sebagian anggota terpapar COVID-19.

"Dukungan fasilitas APD dan masker sangat kurang, bisa di bilang kurang. Apalagi musim hujan karena fasilitas kurang dari 53 penggali kubur, terpapar 11 orang," katanya.

Farhan menambahkan, kesejahteraan yang kurang diperhatikan jadi pemicu kegiatan pungli berani dilakukan. "Pungli terjadi karena tidak ada pengawasan yang ketat dari aparat Pemkot Bandung yang bertugas di TPU Cikadut," ujarnya.

"Mereka masih mempertanyakan gaji mereka, ingin UMR. Hal ini menunjukkan bahwa Satgas COVID-19 Kota Bandung tidak melakukan distribusi APD dan peralatan memadai kepada petugas di lapangan dan tidak memperhatikan kesejahteraan mereka," tambahnya, dilansir LKC dari Viva.co.id

Farhan pun meminta aparat kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas aliran pungli dari para buruh ke aparat Pemkot.

"Karena tidak mungkin para buruh di lapangan berani melakukan pungli jika memang pejabat pemkot di TPU Cikadut melakukan pengawasan dan pembinaan dengan benar," terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Memo Hermawan mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menertibkan aktivitas pungli terhadap keluarga korban COVID-19 di TPU Cikadut.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, pihak keluarga pasien meninggal akibat COVID-19 dimintai biaya pemakaman hingga Rp4 juta rupiah oleh petugas TPU Cikadut. Parahnya, jika keluarga tidak mampu membayar maka jenazahnya tidak jadi dimakamkan.

“Penguburan korban COVID ini tanggung jawab Pemerintah, baik Pemkot dan Kabupaten sesuai wilayah maupun Pemda Provinsi Jawa Barat jangan sampai dikomersialisasi. Gubernur harus menertibkan,” katanya. (LK)