Risma Ingin Kurangi Bansos Warga Miskin Mulai 2022
Foto: Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Kompas)
Lancang Kuning - Menteri Sosial Tri Rismaharini ingin mengurangi pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu yang fisiknya masih kuat. Perempuan yang akrab disapa Risma itu ingin bersikap demikian mulai 2022 mendatang.
"Kita beri bansos, tapi setelah itu mau diapakan? Apakah iya dia sekian tahun [dapat bansos], padahal fisiknya masih kuat, masih bisa bekerja? ," kata Risma di Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).
"Sekian tahun, apa iya orang itu kita tidak lakukan treatment apapun, hanya terima bantuan? Ke depan tidak seperti itu. Ini yang saya akan coba 2022," lanjutnya.
Risma mengatakan selama ini ia mendapati kinerja Kemensos tidak maksimal dalam menekan angka kemiskinan, karena intervensi yang diberikan hanya sekedar bantuan sosial.
Menurutnya hal itu terjadi karena tidak ada koordinasi yang baik antar direktorat jenderal di kementeriannya. Dalam rapat bersama jajarannya hari ini, ia meminta hal tersebut dibenahi.
"Misalkan orang miskin, bisa lebih sejahtera. Tapi karena selama ini bicaranya parsial, per itu (ditjen), sehingga impact-nya enggak bisa kelihatan," jelas Risma.
Mulai tahun 2022, Risma bakal memberikan sesuatu yang lebih komprehensif ketimbang hanya memberi bansos. Kemensos, kata dia, bakal memberikan bimbingan dan melatih masyarakat kurang mampu agar bisa mengembangkan kemampuannya.
Risma mengatakan upaya itu baru bisa dilakukan jika setiap direktorat jenderal bisa bekerja sama dengan efektif. Dengan begitu, satu kasus dapat dibenahi oleh beberapa direktorat jenderal untuk memastikan optimalisasinya.
"Contohnya yang kita lakukan membuat sentra [pedagang]. Kalau dulu dia bingung memasarkan ke mana. Lalu kita ajari gimana packaging-nya, branding-nya, supaya harganya lebih bagus," tambah dia.
Risma juga mengklaim telah membenahi data masyarakat kurang mampu yang dimiliki Kementerian Sosial. Ia mengklaim data saat ini lebih komprehensif.
"Sudah bisa sekarang. Kalau misalnya aku nanti cari data, penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang punya usaha berapa, tinggal screen sekarang sudah ada," katanya.
Selain itu, Risma mengatakan pihaknya juga bisa melacak hingga ke status setiap anggota keluarga yang tercatat dalam sistem. Dengan itu ia berharap Kemensos bisa memetakan strategi kebijakan yang lebih tepat pula.
"Misalnya berapa yang punya anak SMA, bagaimana treatment-nya dia setelah lulus SMA. Misalkan mau kerja atau kuliah, atau mau bagaimana," tuturnya.
Namun, Risma mengatakan data tersebut belum bisa digunakan dengan maksimal di tahun ini atau untuk keperluan pemberian bantuan sosial (bansos) selama pandemi covid-19.
Pasalnya, dia terbentur perkara anggaran dan rencana program yang sudah dipetakan oleh kepemimpinan di Kemensos yang sebelumnya.
"Sekarang belum bisa. Karena aku masuk [Kemensos] itu sudah jadi anggarannya. Sekarang masih belum bisa. Aku ubah tapi enggak bisa maksimal, karena ada [program] yang disepakati dengan DPR. Saya enggak bisa maksimal karena anggarannya sudah jadi," lanjut dia, dilansir LKC dari CNN Indonesia.com
Seperti diketahui, perkara data kerap kali menjadi kendala dalam implementasi pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu. Khususnya di awal masa pandemi, ketika pemerintah beberapa kali salah sasaran dalam memberikan bansos karena data yang tidak diperbarui.
Pada awal tahun ini, Risma mengatakan telah menciptakan parameter pendataan baru untuk penerima bansos. Sistem tersebut digunakan pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan data kemiskinan sebelum dilaporkan ke Kemensos. (LK)
