Dana PEN 2021 Sudah Cair Rp76,59 Triliun, Terbesar untuk Kesehatan

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers. (instagram @smindrawati)

Lancang Kuning – Kementerian Keuangan mecatat bahwa realisasi penyerapan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, per 17 Maret 2021 telah mencapai sebesar Rp76,59 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi ini berarti sudah sekitar 10,9 persen, dari total alokasi yang mencapai Rp699,43 triliun.

"Program PEN 2021 bertujuan menjaga momentum pemulihan, di mana belanja negara kita untuk PEN mencapai hampir Rp700 triliun," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa 23 Maret 2021, dilansir LKC dari Viva.co.id

Menteri yang karib disapa Ani itu menambahkan, realisasi program PEN sampai tengah Maret ini didominasi kebutuhan program kesehatan, perlindungan sosial, maupun dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Di mana ketiganya punya peran untuk mendukung pemulihan ekonomi," ujarnya.

Sri Mulyani bahkan merinci bahwa realisasi PEN untuk kesehatan adalah sebesar Rp12,4 triliun, atau baru sekitar tujuh persen dari alokasi sebesar Rp176,3 triliun. Kemudian, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp25,97 triliun, atau sekitar 16,5 persen dari alokasi yang sebesar Rp157,41 triliun.

"Tujuannya memang untuk pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung melalui belanja ke masyarakat. Sehingga, hal itu bisa mendukung konsumsi rumah tangga, terutama kelompok terbawah," kata Sri Mulyani.

Selain itu, ada juga realisasi program prioritas Rp1,44 triliun atau 1,2 persen, dari target Rp122,42 triliun. Sementara untuk dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai sebesar Rp29,63 triliun atau 16 persen, dari Rp184,83 triliun.

"Dan bagi insentif dunia usaha adalah Rp7,15 triliun, atau sekitar 12,2 persen dari target Rp58,46 triliun," ujar Sri Mulyani.

"Jadi ini adalah APBN countercyclical melalui sisi belanja, yang bisa memengaruhi konsumsi baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta belanja modal," ujarnya. (LK)