Daftar Isi
Lancang Kuning - Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso membeberkan alasan Indonesia lebih memilih menggunakan roket Falcon 9 buatan SpaceX milik Elon Musk daripada roket buatan China untuk meluncurkan Satelit Satria ke orbit.
Roket China tidak dipilih karena ada masalah perang dagang negara-negara Barat terhadap China. Di sisi lain, PSN telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Thales Alenia Space asal Prancis untuk memproduksi satelit Satria.
"Waktu kita adakan tender ke roket, sebetulnya ada empat, termasuk dari Rusia dan China. Tapi ada embargo barat terhadap pemakaian roket China, jadi tidak dipilih," kata Adi dalam konferensi pers, Kamis (3/9).
Kemudian Adi mengatakan roket Rusia banyak yang gagal terbang. Akhirnya ada dua pilihan roket untuk Satria, yaitu roket Arian milik European Space Agency (ESA) dan Falcon milik SpaceX.
Adi kemudian mengatakan PSN memilih roket Falcon 9 buatan SpaceX untuk mengantarkan Satelit Satria ke orbit.
"Keduanya punya reputasi baik sehingga kita pakai SpaceX yang pernah pakai juga di satelit Nusantara 1. Kita ingin berikan yang terbaik," kata Adi.
Dari sisi konstruksi Satria, Thales Alenia Space harus memperebutkan tender dengan Airbus, Boeing, Lockheed, dan Space Systems Loral (SSL).
Pilihan konstruksi kemudian mengecil menjadi tiga setelah PSN memberikan beberapa syarat dan kondisi bagi para pengikut tender. Kemudian pilihan jatuh ke Thales Alenia Space yang menawarkan harga dan spesifikasi baik di tengah jadwal yang mepet.
"Kita terus negosiasi sesuai jadwal, keuangan, dan spesifikasi sehingga beri yang terbaik. Thales waktu itu beri banyak hal yang kita butuhkan dan masalah jadwal yang cukup agresif," ujar Adi.
Satria akan mendukung daerah-daerah yang tak terjangkau jaringan tulang punggung (backbone) kabel optik Palapa Ring. Proyek ini digarap pemerintah lewat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).
Satria ini dibangun oleh Konsorsium PT. Satelit Nusantara Tiga dengan pembiayaan sebesar Rp6,9 Triliun menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Komentar