Polisi Thailand Panggil 5 Aktivis Demo Anti-pemerintah
Lancang Kuning - Kepolisian Thailand melayangkan surat panggilan terhadap lima aktivis yang ikut dalam aksi demonstrasi anti-pemerintah. Sekitar satu dari kelima aktivis diketahui ditangkap pada Senin (24/8) malam.
Aktivis yang ditangkap dijerat dengan enam pelanggaran, salah satunya terkait keputusan darurat pandemi virus corona yang melarang melakukan pertemuan publik.
"Mereka (para aktivis) dipanggil untuk mendengarkan dakwaan karena menggelar unjuk rasa yang melanggar keputusan darurat. Tidak ada tuduhan lain yang sedang dipertimbangkan untuk saat ini," kata Kolonel Polisi Prasopchoke Aiempinij.
Baca juga: Angka Kematian Corona COVID-19 di Indonesia Masih Masuk 5 Besar Dunia
Mengutip Associated Press, salah satu dari kelima aktivis yang dipanggil yakni Arnon Nampha, seorang pengacara hak-hak sipil yang dibebaskan dengan jaminan. Arnon ditangkap setelah dua kali didakwa melakukan penghasutan dan melanggar larangan majelis publik menyusul demo anti pemerintah pada 18 Juli dan 3 Agustus lalu.
Tiga aktivis lainnya termasuk Panupong Jadnok, Parit Chiwarak, dan Suwanna Tanlek. Ketiganya juga dibebaskan dengan jaminan setelah dituduh melakukan penghasutan dan pelanggaran lainnya terkait demo pertengahan Juli lalu.
Arnon mengatakan akan melaporkan panggilan terhadap ia dan lima aktivis lain ke pihak kepolisian.
Gelombang protes puluhan ribu mahasiswa dan warga Thailand terjadi selama sebulan terakhir menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha turun dari kekuasaannya. Pedemo mengajukan tiga tuntutan utama yakni mengadakan pemilihan baru, mengubah konstitusi, dan mengakhiri intimidasi terhadap para pengkritik pemerintah.
Baca Juga: Kebakaran di Inhil Mereggut Tiga Nyawa Warga, Kerugian Ditafsir Ratusan Juta
Prayut diketahui merupakan mantan panglima angkatan bersenjata Kerajaan Thailand yang mengkudeta pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 2014. Kakak Yingluck yang juga mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra, juga dikudeta.
Kakak beradik itu saat ini dilaporkan mengasingkan diri ke Eropa dan Timur Tengah.
Ia kemudian menjabat sebagai perdana menteri dan kembali menduduki jabatan yang sama setelah memenangkan pemilu 2019.
Aksi demo itu diawali pada 18 Juli lalu saat menuntut pengunduran diri pemerintah dan pembubaran parlemen. Aksi terus berlanjut hampir setiap hari. Jika tuntutan tidak terpenuhi pada September mendatang, para demonstran mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi.
