Luhut Minta Anggaran Tahun Depan Rp 264 M Tak Dipotong Lagi

Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

Lancang Kuning, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap anggarannya tidak dipotong lagi dari yang sudah ditetapkan dalam pagu indikatif 2021. Terutama untuk proyek-proyek yang membuka banyak lapangan kerja.

Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan, Ini Penyebabnya

"Mengenai pagu indikatif, saya sudah beri tahu Bu Ani (Sri Mulyani) juga jangan dipotong-potonginlah kalau proyek-proyek yang punya lapangan kerja. Karena ekonomi kita ini kan 75% dari domestic consumption. Jadi kalau tidak cepat turun ke bawah, saya kira akan repot," ujar Luhut dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021, Senin (22/6/2020), seperti dilansir detikcom.

Baca Juga: Tahun 2021, Pengangguran di Indonesia Diprediksi Tembus 12,7 Juta Jiwa 

Luhut memaparkan, pagu alokasi anggaran awal 2020 adalah sebesar Rp 271,54 miliar dan mendapat pemotongan menjadi Rp 259,59 miliar. Untuk pagu indikatif 2021, menjadi Rp 264,59 miliar, turun sebanyak Rp 6,946 miliar atau 2,56% dari pagu alokasi anggaran awal 2020. Penurunan anggaran itu terdapat pada program utama Kemenko Marves untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 6 Kedeputiannya.

Selain itu, Luhut juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 68,4 juta untuk pagu indikatif 2021. Sebab, tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Internasional Archipelagic Island States (AIS) Forum 2021.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pengunggah Video Dokter Bugil Depresi yang Viral

"AIS akan dilakukan di Bali. Event international ini penting menunjukkan Indonesia ada untuk mereka. Kita ajak mereka ke mari, kita train, kita sekolahkan mereka. Anggarannya kita minta, menteri datang hotel kita ongkosin. Jadi pulang pergi kami urus," paparnya.

Baca Juga: Nyali Makin Ciut, Amerika Nyatakan Takut Perang Lawan China

Rincinya tambahan untuk pagu indikatif 2021 itu terbagi untuk penyelenggaraan AIS Forum sebesar Rp 62,4 juta dan untuk koordinasi peningkatan transparansi penerimaan negara dari migas dan pertambangan sebesar Rp 7 juta. (LK)