Duterte Ancam 'Habisi' Pemberontak Komunis Lewat Darurat Militer

Foto: Presiden Filipina Rodrigo Duterte

Lancang Kuning, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memberlakukan darurat militer setelah menuduh pemberontak komunis membunuh dua serdadu yang mengawal penyaluran bahan pangan dan uang selama masa karantina virus Corona.
"Saya peringatkan semua orang. Saya sudah memberitahukan militer dan polisi tentang kemungkinan pemberlakuan darurat militer. Tidak akan ada jalan kembali," tukasnya dalam nada sengit ketika berpidato di televisi.

Seperti dilaporkan CNN Filipina, serdadu pemerintah diserang sebuah kelompok bersenjata di provinsi Aurora pada 22 April silam saat mengawal penyaluran bantuan. Kedua pasukan terlibat baku tembak selama satu jam, klaim markas besar angkatan bersenjata di Manila.

Militer dengan cepat menuduh Tentara Rakyat Baru (NPA) sebagai pelaku penyerangan. Padahal Partai Komunis Filipina (CPP) yang menginduki NPA telah menyepakati gencatan senjata akhir Maret silam.

Merawat konflik di tengah krisis kesehatan

CPP sendiri menilai tuduhan tersebut "tidak berdasar" dan memastikan sayap militernya akan mematuhi kesepakatan damai.

Namun bantahan tersebut tidak diindahkan Presiden Duterte. "Saya menjabat dua tahun lagi. Saya akan habisi kalian semua, termasuk kalian (NPA). Kalian sebaiknya lari dan bersembunyi," ancamnya.

Dia lalu mengulangi tuduhan miring yang sering digunakan pemerintah, betapa pemberontak komunis memeras perusahaan-perusahaan besar dan mencuri senjata dari serdadu yang tewas.

NPA membantah tuduhan tersebut dan menegaskan pihaknya saat ini sibuk membantu warga desa menghadapi wabah Corona.

Pemberontakan kelompok komunis Filipina yang sudah berlangsung sejak lebih dari separuh abad sejauh ini menelan sekitar 30.000 korban jiwa, menurut data militer. Namun perlawanan sempat terhenti menyusul pandemi COVID-19.

Perpanjangan masa karantina

Selain mengancam pemberontak, Duterte juga menginstruksikan perpanjangan masa karantina masal di ibu kota Manila dan sejumlah provinsi sampai 15 Mei. Tadinya masa pembatasan sosial berskala besar untuk Kawasan Luzon yang berpenduduk 50 juta jiwa berakhir pada 30 April.

Juru bicara Pemerintah, Harry Roque, mengindikasikan pemerintah sudah memiliki strategi pemulihan pasca wabah. Menurutnya karantina total di sejumlah wilayah akan dilonggarkan secara bertahap, di mana toko-toko atau penyedia jasa yang dianggap penting bisa diizinkan beroperasi kembali.

Namun pemerintah juga mewanti-wanti terhadap kerugian ekonomi jika karantina total dipertahankan selama berbulan-bulan dan aliran dana bantuan melumpuhkan kas negara.

Beban terhadap anggaran belanja sebisa mungkin diminimalisir demi membiayai proses pemulihan ekonomi pasca wabah. Kepada ABS-CBN News, Direktur Otoritas Pembangunan Ekonomi nasional Karl Kendruck Chua menyebut program infrastruktur bernilai triliunan Peso sebagai "bagian penting" dalam proses pemulihan.

Melalui program tersebut pemerintah berniat merombak sistem transportasi kereta api, membangun jaringan jalan raya dan bandar udara.

Angka penularan mencuat

Perekonomian Filipina selama ini dianggap sebagai kuda hitam Asia Tenggaronga, lantaran mampu melampaui pertumbuhan ekonomi milik jiran yang lebih besar semisal Indonesia, China atau India.

Selama lima tahun terakhir, perekonomian negeri kepulauan tersebut tumbuh sebanyak rata-rata 6% dan diproyeksikan akan merangkak naik sebanyak 7% tahun ini. Namun wabah COVID-19 mengubah prediksi tersebut.

Filipina saat ini termasuk negara Asia Tenggara yang paling parah terdampak virus Corona. Kementerian Kesehatan di Manila pada Jumat (24/4) mencatat lebih dari 7.000 kasus penularan dengan 477 angka kematian.

Angka penularan meningkat tajam di delapan provinsi di bagian tengah dan selatan Filipina. Kawasan itu kini ditempatkan dalam karantina total, di mana hanya satu orang anggota rumah tangga yang boleh keluar berbelanja setiap harinya. (LK)