DPR Pertanyakan Uang Rp405 T Jokowi untuk Virus Corona

Foto: llustrasi uang

Lancang Kuning, JAKARTA -- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan sumber tambahan alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun yang akan digelontorkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menangani virus corona.

Baca Juga: Pemanfaatan Radioaktifitas dan Dampaknya di Kehidupan Sehari Hari

Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan sumber dana harus diperjelas. Kejelasan diperlukan agar publik bisa mendapatkan gambaran secara utuh.

Misalnya, jika menggunakan dana abadi, maka berapa pemerintah akan mengambil simpanan uang tersebut untuk penanganan virus corona.

Baca Juga: Sudah 20 Dokter Indonesia yang Meninggal karena Corona

"Perlu diberikan gambaran berapa nilai maksimalnya. Kemudian jika utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 perlu diperjelas juga," ungkap Dolfie melalui video conference, Senin (6/4).

Baca Juga: Corona Rusak Ekonomi Warga: Yuyun Menahan Lapar 4 Hari, Anaknya Puasa Seminggu

Selain itu mempertanyakan asal uang, agar virus corona tak membebani kondisi keuangan negara, ia juga mengusulkan agar pemerintah merestrukturisasi kewajiban utang mereka yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi beban dalam pembiayaan utang seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah untuk menanggulangi virus corona.

"Apakah bisa direstrukturisasi, entah ditunda dulu. Jadi mengurangi beban di pembiayaan utang," terang dia, melansir CNN Indonesia.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menyamakan persepsi terkait sumber dana yang dibutuhkan untuk meredam dampak virus corona di dalam negeri.

Baca juga: Ciri Dan Peranan Bakteri Dalam Bidang Agribisnis Dan Agroteknologi

"Perlu samakan pendapat, kalau saya bilang jangan ganggu cadangan devisa tapi harus cetak uang baru. Intinya harus sama persepsinya," ujar Misbakhun.

Ia mengakui, jika kebijakan tersebut dibuat nantinya, inflasi akan melonjak. Namun, Misbakhun menyatakan hal itu lebih baik ketimbang mengorbankan cadangan devisa yang jumlahnya semakin turun beberapa waktu terakhir.

"BI cetak uang baru dampaknya kecapital outflow dan inflasi. Kalau inflasi 15 persen itu tetap lebih baik," imbuhnya.

Diketahui, BI mencatat posisi cadangan devisa RI sebesar US$130,4 miliar hingga akhir Februari 2020. Angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni US$131,7 miliar.

Direktur Eksekutif BI Onny Widjanarko menyebut posisi cadangan devisa Februari 2020 tetap tinggi, meski sedikit lebih rendah dari akhir Januari 2020.

"Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata Onny.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja menambah alokasi ratusan triliun dalam APBN 2020 demi mengurangi dampak virus corona di dalam negeri.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (LK)