Bupati Wardan dan Abdul Wahid Bahas Listrik Hingga Kelapa

Foto: Foto bersama usai pertemuan (Dok.Iklik.co.id/Ardiansyah Julor)

LancangKuning.com, INHIL - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Drs HM Wardan MP memimpin rapat bersama Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid di Ruang Rapat Kediaman Dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan Nomor 1 Tembilahan, Sabtu (21/12/2019).

Rapat ini membahas mengenai Energi, dan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), serta pembangunan infrastruktur yang ada di Inhil.

Baca Juga: Jelang Pergantian Tahun, Riau Siaga Banjir dan Longsor

Turut hadir pada rapat tersebut sejumlah Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Inhil, Anggota DPRD Inhil, Pimpinan PLN Tembilahan, dan tamu undangan lain.

Abdul Wahid dalam kesempatan itu melaporkan beberapa cara untuk mengantisipasi kelangkaan BBM dan gas, serta mempertahankan potensi terbesar di Inhil yaitu kelapa.

Baca Juga: 331.900 Bungkus Rokok tanpa Cukai Disita Polda Riau

Selain itu, ia optimis agar pada tahun depan, seluruh pelosok di Kabupaten Inhil terang benderang pada malam hari.

"Tahun 2019 di Inhil masih ada 29 desa yang belum dapat aliran listrik. Tahun 2020 targetnya listrik sampai ke dusun. Kemudian kuota subsidi BBM di Inhil lebih kecil dibandingkan Kuansing, padahal jumlah penduduk lebih besar," tuturnya.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Sementara itu, Bupati menegaskan untuk memanfaatkan peluang besar pada pengembangan perkelapaan, mengingat Pemkab Inhil beberapa waktu lalu telah banyak melakukan MoU dengan perusahaan-perusahaan pengolah produk turunan kelapa.

"Mudah-mudahan ke depan ada mesin-mesin yang dapat digunakan oleh masyarakat. 197 desa sudah terbentuk BUMDes. Saya mengharapkan BUMDes ini dapat dimaksimalkan," kata Wardan.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Saat ini, Bupati mengungkapkan BUMDes yang aktif dan sehat belum mencapai 20 persen. Dirinya tidak berhenti memberi dukungan dan dorongan agar BUMDes terus berkembang dengan menggali potensi di masing-masing desa, karena prioritas BUMDes dibentuk ialah untuk membentuk unit-unit usaha produk turunan kelapa. (LKC/Rls)