Ingin Menuju Istana Negara, Petani di Jambi Meninggal Usai Ikuti Aksi Suku Anak Dalam (SAD)

Foto: Aksi Suku Anak Dalam dan petani Jambi menuju Jakarta. (Foto: Dok. Istimewa)

LancangKuning.com, Jakarta -- Salah seorang perempuan petani Jambi meninggal dunia setelah kelelahan mengikuti aksi jalan kaki Suku Anak Dalam (SAD) menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden Jokowi.

Aksi jalan kaki itu terkait dengan upaya protes SAD dan petani Jambi terkait dengan konflik lahan berkepanjangan dengan perusahaan sawit.

Baca Juga: Walikota Payakumbuh: Sekedar Memulangkan Warga dari Wamena Saja Negara tak Sanggup?

Koordinator Lapangan Aksi Jalan Kaki Amiruddin Todak menuturkan Tamini merasakan sakit setelah 13 hari melakukan aksi jalan kaki yang dimulai sejak akhir Agustus lalu. Almarhumah sendiri merupakan warga Desa Mekar Sari Makmur, Muaro Jambi, Jambi, merasakan sakit pada 10 September.

"13 hari setelah jalan kaki, Bu Tamini meminta izin karena sakit sehingga kemudian berobat di Rumah Sakit Kecamatan Bahar, Muaro Jambi," kata Amiruddin, Minggu (29/9), melansir CNNIndonesia.com

Baca Juga: Andre Rosiade Sindir Jokowi tak Bertindak Terhadap Rusuh Wamena, Balita Dikampak, Warga Dibakar

Tamini  yang berusia 54 tahun itu kemudian dibawa ke Jambi untuk pengobatan lebih lanjut, namun akhirnya meninggal dunia pada 14 September lalu. Saat ini, peserta aksi jalan kaki tengah berada di Desa Mekar Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Amiruddin menuturkan hingga kini pihak Istana belum merespons aksi jalan kaki tersebut. Dia meminta Presiden dapat menyelesaikan kasus agraria yang dihadapi oleh SAD dan petani Jambi dengan perusahaan sawit.

Selama di Jakarta, SAD dan petani akan melakukan aksi di Istana Negara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Lebih lanjut, Amirudin menyampaikan sampai saat ini belum ada mediasi antara pihaknya dengan perusahaan sejak konflik terjadi pada 1986-1987 lalu. Pelbagai upaya dilakukan dengan pemerintah daerah, Komnas HAM, hingga pengukuran ulang Kementerian ATR/BPN, namun konflik masih terjadi.

"Kami dan tokoh SAD mengharapkan Presiden Jokowi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan perusahaan," katanya. (LKC)