Realisasi Program PEN Capai Rp70,37 Triliun

Foto: Ilustrasi

 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp70,37 triliun atau 15,4% dari pagu Rp455,62 triliun.

Yang mana, anggaran ini digunakan untuk 3 klaster yakni Penanganan Kesehatan, Penguatan Pemulihan Ekonomi, dan Perlindungan Masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat membeberkan realisasi anggaran program PEN hingga per tanggal 28 April 2022, pada Jumat (13/5/2022).

“Realisasi PEN sampai April sudah berjalan dengan baik, terutama dalam konteks penanganan kesehatannya,” kata Febrio.

Febrio menyebutkan realisasi sebesar Rp70,37 triliun tersebut merupakan 15,4 persen dari total pagu anggaran untuk Program PEN tahun ini yang mencapai Rp455,62 triliun.

Ia menuturkan realisasi utamanya sangat maksimal bagi sektor perlindungan masyarakat yang mencapai Rp49,27 triliun atau 31,8 persen dari pagu Rp154,76 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan masyarakat ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp14,15 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp18,8 triliun bagi 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp5,8 triliun bagi 19,3 juta KPM.

Kemudian BLT Desa Rp7,47 triliun bagi 6,13 juta keluarga, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp1,7 triliun dengan target 1,76 juta PKLW dan nelayan serta Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.

“Perlindungan masyarakat berjalan sesuai dengan jadwal,” ujar Febrio Kacaribu.

Selain perlindungan masyarakat, realisasi Program PEN yang juga cukup maksimal adalah penguatan pemulihan ekonomi yakni mencapai 5,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun atau Rp9,22 triliun.

Realisasi penguatan pemulihan ekonomi ini terdiri atas program pariwisata Rp0,19 triliun, ICT Rp0,44 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp8,02 triliun serta insentif perpajakan Rp0,5 triliun.

Terakhir, untuk sektor kesehatan hingga 28 April 2022 realisasinya baru Rp11,87 triliun atau 9,7 persen dari pagu Rp122,54 triliun.

Realisasi sektor kesehatan ditujukan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp8,1 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp1,6 triliun, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan Rp1 triliun dan Dana Desa bagi penanganan COVID-19 Rp1,1 triliun. 

 

(Mediacenter Riau/pr)