Pak Jokowi, Ini Bukti Bahwa Ekonomi RI Sedang Lesu

Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah

LancangKuning.Com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksi di kisaran 5%-5,4%. Sementara itu, pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Mengutip CNBC Indonesia, Senin (8/7/2019), ada beberapa hambatan yang menyebabkan landainya proyeksi pertumbuhan ekonomi. Dari faktor eksternal ada ketidakpastian akibat ketegangan dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ini disebut menyebabkan modal asing tak mau masuk ke negara berkembang dan berbalik ke negara maju.

Pada Mei 2019, Presiden AS Donald Trump, telah meningkatkan bea impor produk China sebesar US$ 200 miliar menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Karena pemberlakuan tarif ini, China membalas dengan memberlakukan bea impor sekitar 5-25% untuk produk asal AS senilai US$ 60 miliar.

Karena itulah, modal asing mulai pergi dari negara berkembang hal ini karena risiko investasi di negara berkembang lebih tinggi dibanding negara maju.

Akibat perang dagang tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia semakin lambat hingga Bank Dunia menurunkan proyeksi menjadi 3,3% dari sebelumnya 3,5%.

Sedangkan dari dalam negeri, ada tantangan untuk menyelesaikan defisit transaksi berjalan yang belum bisa diselesaikan.

Defisit transaksi berjalan emang sudah dialami Indonesia sejak 2011 lalu. Transaksi berjalan merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam, defisit transaksi berjalan Indonesia paling besar.

Pada 2017 CAD Indonesia tercatat US$ 16,19 miliar atau sekitar 1,73% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu Thailand mencatatkan surplus 10,5%, Malaysia 3% dan Vietnam 2,74%.

Transaksi Barang dan Jasa Lesu

Presiden Joko Widodo menyampaikan jika Indonesia butuh untuk menggenjot kinerja industri manufaktur dalam negeri. Hal ini karena sebagian barang ekspor masih dalam bentuk barang mentah yakni sekitar 52% dari total ekspor.

Menurunnya porsi manufaktur dari PDB Indonesia menyebabkan kinerja ekspor barang menjadi kecil jika dibandingkan negara lain.

Pada 2017 surplus transaksi barang Indonesia tercatat 1,9% dari PDB. Sedangkan untuk Malaysia tercatat 8,7%, Thailand 7,5% dan Vietnam 5,1%.

Tak hanya barang, transaksi jasa juga loyo ini tercermin dari pariwisata yang masih lemah. Pada 2017, transaksi jasa Indonesia membukukan defisit sebesar US$ 7,38 miliar atau 0,7% dari PDB.

Padahal potensi pariwisata Indonesia sangat melimpah. Pemerintah juga telah mencanangkan program destinasi wisata unggulan yang dikenal sebagai 10 Bali Baru namun ini belum cukup untuk menggenjot sektor pariwisata.

Investasi Juga Lesu

Pendapatan Indonesia juga masih mengalami masalah. Padahal ini ditunjang dari investasi asing atau penanaman modal asing (foreign direct investment).

Pada 2017 tercatat mengalami defisit US$ 27,63 miliar atau setara 2,7% PDB. Ini artinya lebih banyak valuta asing yang keluar untuk membayar dividen asing ketimbang yang masuk ke Indonesia.

Dividen-dividen tersebut harus dibayar pada kegiatan investasi yang tidak berorientasi pada ekspor. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), porsi investasi asing pada sektor-sektor tidak berorientasi ekspor sangat besar.

Tercatat pada tahun 2018, porsi investasi asing di sektor Utilitas (listrik, air, gas), Properti, dan Akomodasi (transportasi, pergudangan, komunikasi) hampir mencapai 30%.

Sektor-sektor tersebut pada akhirnya hanya akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia untuk konsumsi saja. Contohnya properti. Apa iya properti ada yang diekspor?

Alhasil besarnya investasi asing pada akhirnya tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat, yang dapat mengangkat derajat masyarakatnya.

Coba saja Indonesia belajar dari Vietnam perihal investasi asing, pastilah kondisinya tidak akan seperti sekarang ini.

Pasalnya, lebih dari separuh investasi asing yang masuk ke Vietnam pada tahun 2018 menyasar sektor-sektor manufaktur. Bahkan porsi investasi sektor manufaktur sepanjang Januari-Mei 2019 sudah mencapai 71%.

Dengan begitu, pertumbuhan investasi asing bisa mengangkat kinerja ekspor. Jadi tidak hanya sekedar membayar deviden investasi asing untuk konsumsi saja.

Melihat fakta-fakta tersebut, agaknya memang kondisi perekonomian Indonesia masih belum mendukung untuk menanggulangi masalah CAD. Sulit rasanya membayangkan CAD bisa dihilangkan dalam waktu dekat. Diperlukan kebijakan yang menyeluruh yang lebih struktural untuk memperbaiki kondisi ekonomi Republik Indonesia. (LKC)