Siap-Siap, Disdik Inhil Bakal Meratakan Guru dari Kota ke Desa

Foto: Kadisdik Inhil, H Rudiansyah

LancangKuning.Com, INHIL - Setelah pemerintah pusat menetapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi, kini Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana bakal menerapkan sistem pemerataan guru dari kota ke desa secara bertahap.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Inhil, H Rudiansyah, M.Si saat menghadiri pemusnahan barang di Bea Cukai Tembilahan beberapa waktu lalu, Senin (8/7/2019).

Menurut Kadisdik Inhil, pemerataan guru ini merupakan langkah positif untuk memperbaiki kinerja para guru agar lebih optimal dalam mengajarkan peserta didik. Sebab, kebanyakan di daerah terpencil (Desa) masih ada sebagian sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.

"Ada laporan ke kita, bahwa disekolah disana masih kekurangan guru. Jadi, setelah pemerintah pusat berlakukan Sistem Zonasi ini, tentu juga bakal ditunjangi tenaga pendidik memadai. Sehingga kedepan tidak ada lagi laporan disekolah itu kekurangan guru," ujar Rudiansyah.

Baca Juga: ACT Kembali Bangun Sekolah yang Rusak di Sulteng

Rudi menghimbau bagi sekolah yang saat ini masih kekurangan guru, bisa langsung melaporkan ke dinas pendidikan. Sebaliknya, jika sekolah itu berlebihan guru wajib juga lapor ke Disdik. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dinas dalam pendataan.  

"Kami mengharapkan kedepan, tidak ada lagi guru yang hanya menumpuk di kota. Namun juga menyebar ke desa/Kecamatan," imbuhnya.

Hati-Hati Saber Pungli

Disamping itu, Kadisdik Inhil turut menggigatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tetap hati-hati dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penerimaan PPDB melalui sistem zonasi tahun 2019 ini.

"Ingat, ada 58 item catatan Ombudsman RI tentang pungutan liar. Ada juga Perpres nomor 87 tahun 2016 oleh Presiden RI. Tetaplah profesional dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik," pungkasnya.

Menurut catatan Ombudsman Republik Indonesia, ada 58 item pungutan liar (Pungli) disekolah diantaranya,

1. Uang pendaftaran masuk

2. Uang SPP/ Komite

3. Uang OSIS

4. Uang ekstrakurikuler

5. Uang ujian

6. Uang daftar ulang

7. Uang Study Tour

8. Uang les

9. Buku ajar

10. Uang Paguyuban

11. Uang wisuda

12. Membawa kue/makanan syukuran

13. Uang infak

14. Uang fotocopy

15. Uang perpustakaan

16. Uang bangunan

17. Uang LKS dan buku paket

18. Bantuan insidental

19. Uang foto

20. Uang biaya perpisahan

21. Sumbangan pergantian kepala sekolah

22. Uang seragam

23. Biaya pembuatan pagar

24. Iuran untuk memberi kenang-  kenangan

25. Uang bimbingan belajar

26. Uang Try Out

27. Iuran pramuka

28. Asuransi

29. Uang kalender

30. Uang partisipasi masyarakat untuk pendidikan

31.   Uang koperasi

32.   Uang PMI

33.   Uang dana kelas

34.   Uang dana denda ketika siswa tidak mengerjakan PR

35.   Uang UNAS

36.   Uang menulis ijazah

37.   Uang formulir

38.   Uang jasa kebersihan

39.   Uang dana sosial

40.   Uang jasa menyebrangkan siswa

41.   Uang map ijazah

42.   Uang STTB legalisir

43.   Uang ke UPTD

44.   Uang administrasi

45.   Uang panitia

46.   Uang jasa guru medaftarkan ke sekolah selanjutnya

47. Uang listrik

48. Uang komputer

49. Uang bapopsi

50. Uang jaringan internet

51. Uang materai

52. Uang kartu pelajar

53. Uang tes IQ

54. Uang tes kesehatan

55. Uang buku tatib

56. Uang MOS

57. Uang tarikan untuk GTT

58. Uang tahunan

(LKC/Har)