Dorong Jokowi-Prabowo Segera Bertemu, PDIP: Tak Perlu Tunggu Putusan MK

Foto: Istimewa

LancangKuning.Com, Jakarta -- PDIP menilai momen halalbihalal usai Idul Fitri perlu dimanfaatkan para tokoh bangsa yang berbeda pendapat untuk bertemu dan bersilaturahmi. PDIP mendorong pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto terjadi di momen Idul Fitri dan tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sehingga menurut saya pertemuan antara tokoh-tokoh bangsa, khususnya Prabowo, Sandi, Jokowi, Ma'ruf tidak harus menunggu momentum pascaputusan MK. Bahwa kita menghormati prinsip-prinsip ketatanegaraan kita, hasil pemilu, hasil diputuskan oleh para hakim MK. Itu biarkan ranah yang lain," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basaran di kantor GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).

"Tapi rasa kultural, ranah sosial ini harus dimanfaatkan. Saya mendorong agar pertemuan kultural itu dapat dilakukan dalam suasana halalbihalal, seperti saat ini," imbuhnya, melansir dari Detik.

Menurut Basarah, situasi bangsa Indonesia saat ini terjadi pembelahan di tengah masyarakat. Ia mengharapkan teladan dari para elite politik untuk menciptakan suasana damai.

"Pemilu kemarin, yang damai dan tertib harusnya menjadi tempat bercermin elite politik bahwa masyarakat di bawah damai-damai saja ketika menggunakan hak konstitusionalnya pada waktu itu. Harusnya kita belajar pada kearifan rakyat di bawah. Pemilu ini sekadar rutinitas 5 tahunan, agenda demokrasi 5 tahunan, tidak boleh mencabik-cabik persaudaraan kebangsaan kita yang diperoleh susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita," tuturnya.

Dorongan rekonsiliasi ini sebelumnya disuarakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Sultan berharap Idul Fitri menjadi momentum bertemunya Jokowi dengan Prabowo.

PP Muhammadiyah juga menyerukan pesan yang sama. Muhammadiyah bahkan melakukan lobi-lobi ke sejumlah pihak untuk mewujudkan pertemuan Jokowi dan Prabowo.

"Muhammadiyah terus melakukan kontak dengan berbagai pihak agar rekonsiliasi terjadi. Tapi kan kita selalu pendekatan kultural dan demokratis," kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di sela acara syawalan di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.    (LKC)