Usai Pilpres, HMI Tembilahan Sampaikan 7 Permintaan

 

Foto:Waka Polres Inhil dengan HMI dan tokoh masyarakat usai pembahasan tuntutan. (Foto: Istimewa)

LancangKuning.Com, INHIL - Waka Polres Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kompol Rusdel Firdaus SH memenuhi janji temu dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Jumat (31/5/2019).

Bertempat di ruang Waka Polres Inhil, pertemuan tersebut membahas tentang tuntutan massa dalam aksi damai pada Kamis (30/5/2019) kemarin.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Akui Sedang Belajar Jadi Mualaf

Dalam kesempatan itu, Waka Polres Inhil mengatakan bahwa 7 poin tuntutan yang diajukan oleh para pelaku aksi akan disampaikan kepada Kapolda Riau.

Sementara itu, pihak HMI merasa lega telah dapat bertatap muka dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang resah atas kerusuhan pasca pilpres yang terjadi belakangan ini.

"Semoga pihak Polres Inhil, khususnya petinggi seperti Bapak Kapolres dan Waka Polres bisa menyampaikan ini dengat cepat, karena Indonesia harus tetap kokoh dalam NKRI," ujar Ketua HMI Cabang Tembilahan, Jhoni Eka Putra usai pertemuan.

Baca Juga: Masyarakat Dihimbau Jangan Undang Tindak Kejahatan

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kabid PA HMI Firdaus, Wakesum HMI Asshabul Yuzan, serta tokoh masyarakat Bang Ipnu dan H Husni.

Adapun isi dari 7 item tuntutan tersebut ialah:

1. Mendesak paslon presiden 01 dan 02 untuk segera melakukan rekonsiliasi guna mengembalikkan kesejukan dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara.

2. Mendesak kedua pihak untuk mengimbau dan menjemput pulang massa aksi dan mengembalikan perdamaian.

3. Mengimbau kepada kedua pihak untuk menyelesaikan perkara pemilu melalui jalur hukum.

4. Meminta kepada aparat penegak keamanan untuk tidak melakukan tindakan refresif dalam pengamanan massa aksi.

5. Mendesak aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas aparat yang terbukti melakukan tindakan refresif dalam pengamanan massa aksi.

6. Mendesak aparat hukum untuk menindak secara tegas oknum yang terbukti sebagai provokator dalam masa aksi.

7. Mengimbau kepada seluruh media untuk tidak menyebarkan berita hoax yang mengandung isu provokatif demi kekondusifan bangsa. (LKC)