Kepesertaan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Capai 100 Persen, Keaktifan BPJS Baru 81 Persen

Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyerahkan piagam penghargaan UHC kepada Wawako Pekanbaru Markarius Anwar ayas pencapaian kepesertaa UHC 100,06 persen. (foto:Pekanbaru.go.id) 

PEKANBARU, Lancangkuning.com- Pemerintah Kota Pekanbaru menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi Riau setelah cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat mencapai 100 persen dari total penduduk. Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah karena tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan baru berada di angka 81 persen.

Penghargaan tersebut diterima Pemko Pekanbaru dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah kota berkomitmen menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan, termasuk memastikan ketersediaan anggaran agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan medis tanpa terbebani biaya pengobatan.

"Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat," kata Markarius.

Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar pada 2027.

Jumlah itu berpotensi meningkat apabila digabungkan dengan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Riau. Dengan dukungan tersebut, total anggaran untuk program jaminan kesehatan masyarakat diperkirakan melebihi Rp100 miliar.

Markarius berharap keberadaan program UHC dapat memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, warga tidak perlu menunda pengobatan hanya karena terkendala biaya.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pola hidup sehat meskipun telah memiliki perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya," ujarnya.

Sebagai informasi, suatu daerah dinyatakan memenuhi kriteria UHC apabila cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari jumlah penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sedikitnya 80 persen.

Dengan cakupan mencapai 100 persen dan keaktifan 81 persen, Pekanbaru telah memenuhi kedua indikator tersebut. Meski begitu, peningkatan keaktifan peserta tetap menjadi perhatian agar perlindungan kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, Pemprov Riau menerapkan skema pembiayaan bersama atau budget sharing untuk membayar iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Program tersebut menjangkau 1.034.403 jiwa di 12 kabupaten dan kota se-Riau. Dalam pembagian pembiayaannya, pemerintah provinsi menanggung 55 persen iuran, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota membayar 45 persen sisanya.

Skema ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.(rie)