Abrasi Ancam Kuala Selat, Pemprov Riau Dorong Penataan Pesisir Terpadu

Abrasi yang terjadi di kawasan Desa Kuala selat kecamatan Kateman, terlihat kondisi pohon-pohon kelapa yang mati merangas.(ft:mongabay.co.id)

INHIL,Lancangkuning.com-Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendorong penanganan terpadu kawasan pesisir Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman. Ancaman abrasi yang terus terjadi dinilai perlu segera diatasi karena mulai berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Upaya penataan Kuala Selat dibahas dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026).

Bupati Indragiri Hilir Herman mengatakan, abrasi telah memengaruhi kondisi pesisir sekaligus produktivitas perkebunan kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan pemecah gelombang perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah melakukan penguatan tanggul dan rehabilitasi mangrove.

“Kalau mangrove ditanam tanpa pemecah gelombang, tanaman akan sulit bertahan karena masih terkena hempasan gelombang,” kata Herman.

Ia berharap pembangunan pemecah gelombang dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun. Setelah kawasan lebih terlindungi, pembangunan tanggul dan penanaman mangrove dapat dilanjutkan untuk memperkuat perlindungan pesisir.

Selain perlindungan pantai, Pemkab Indragiri Hilir juga mengusulkan pembangunan dermaga, jembatan dan jalan lingkungan guna mendukung mobilitas serta aktivitas ekonomi warga.

Herman menilai Kuala Selat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Kampung Nelayan. Selain mengandalkan perkebunan kelapa, masyarakat setempat memiliki peluang besar mengembangkan sektor perikanan.

“Potensi perikanannya cukup besar. Masyarakat bisa mengembangkan usaha perikanan di samping berkebun kelapa sehingga sumber pendapatan lebih beragam,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, seluruh kebutuhan pembangunan Kuala Selat akan dikonsolidasikan dengan kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing.

Pemprov Riau bersama Pemkab Indragiri Hilir telah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan dan menyiapkan bahan usulan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kita sudah mengidentifikasi kementerian yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing usulan. Harapannya, pembangunan jembatan, tanggul, dermaga dan jalan lingkungan mendapat dukungan maksimal,” katanya.

Syahrial menegaskan penataan Kuala Selat tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik. Perlindungan lingkungan, pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat juga harus berjalan bersamaan.

Ia berharap pendekatan tersebut dapat menjadi model penanganan kawasan pesisir lainnya di Indragiri Hilir yang menghadapi persoalan serupa.