Gubri Intruksikan Bupati dan Walikota Dirikan Posko Siaga Karlahut

PEKANBARU-Menyikapi kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Rohil dan Kota Dumai,  bahkan sudah semakin meluas, Gubernur Riau Drs Syamsuar mengintruksikan seluruh Bupati dan Walikota untuk mendirikan posko siaga karlahut.   

Posko ini akan buka 24 jam untuk mempercepat penanganan jika ada laporan masyarakat.

"Posko ini harus selalu buka, serta siaga berfungsi 24 jam dan kedepan laporan camat bisa langsung kepada saya, jika memang diperlukan," kata Gubernur Riau Syamsuar saat memimpin rapat Koordinasi Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2019 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu, (27/2/2019).

Dalam rapat itu Syamsuar mengaku telah mengintruksikan seluruh bupati/wali kota segera mendirikan posko siaga darurat bencana. Agar penanganan kebakaran lahan bisa cepat ditangani dan jika ada warga yang butuh pertolongan bisa langsung ditangani.

"Penanganan karhutla di Riau termasuk cepat dibandingkan sebelumnya. Untuk mengatasi kebakaran lahan, dibutuhkan sinergisitas dan keterlibatan semua pihak. Apalagi saat ini cuaca di Riau masuk musim kering, sehingga cukup berpotensi terjadi kebakaran lahan," kata Syamsuar.

Menurut dia, Karhutla Riau bukan saja menjadi atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, melainkan semua pihak agar tidak menyebar luas. Misalkan Badan Restorasi Gambut (BRG) sambung Syamsuar, sudah mendata titik-titik rawan karhutla. Sehingga nantinya bisa dilakukan pemantauan melalui alat yang bisa mendeteksi kelembaban dan kekeringan tanah gambut.

"Kita memiliki perhatian besar secara bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat, untuk wilayah Riau," tuturnya.

Dia yang baru menjabat sekitar sepekan itu juga berharap tim satgas jangan menunggu kebakaran sudah parah, baru sibuk melakukan pemadaman. Namun sedini mungkin dicegah. Selain itu ia mengingatkan agar penyampaian data karhutla Riau itu satu pintu dan selaras dengan pemerintah pusat agar tidak rancu.

"Misalkan untuk titik api banyak sekali acuannya, kita minta harus mengacu pada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yang menggunakan satelit untuk memantau, jangan nanti berbeda. Kami berharap kita satu suara atas apa yang disampaikan," harap Syamsuar.

Diakuinya masih ada kendala dalam penanggulangan karhutla di Riau, misalkan masih tingginya orang membuka lahan, selain karena alam atau faktor manusia.

"Apalagi kejadian di Pulau Rupat bukan hal yang biasa terjadi. Karena di Pulau Rupat sangat jarang terjadi karhutla," tegas Syamsuar lagi.

Dilansir dari Antara, Syamsuar juga sudah memerintahkan Sekdaprov Riau untuk segera memanggil dinas kesehatan dan segera mengirimkan bantuan ke daerah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan guna pemberian bantuan.

Ia menambahkan BMKG Stasiun Pekanbaru memprediksi, sebagian besar wilayah di Riau akan minim curah hujannya, atau bahkan tidak akan ada hujan mulai bulan Mei. Sedangkan pada bulan Juni seluruh wilayah di Riau sudah masuk kemarau.

"Perkiraan kami kemarau di Riau bisa sampai pertengahan sampai akhir Oktober. Kami berharap BPBD Riau dan Kabupaten terus memantau informasi dari kami sehingga bisa dilakukan antisipasi sejak dini," pungkas Syamsuar.

Sementara itu perwakilan KLHK RI Rafles menegaskan sikap Riau mengumumkan siaga darurat ini sudah betul, tinggal lagi mewujudnyatakan dalam tindakan, mensinergikan tim dengan BPBD .

Walau dikeluhkannya justru tahun ini anggaran untuk penanganan karhutla menurun pascapencabutan status tahun lalu.

"Tahun ini anggaran penanggulangan karhutla hanya Rp35 miliar, menurun dari sebelumnya, padahal untuk operasional heli saja cukup besar," keluhnya.

Rapat koordinasi ini diikuti Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, dan Perwakilan KLHK RI Rafles.(haz)