Wacana Provinsi Riau Pesisir Menguat, Lima Daerah Sepakat Perjuangkan Pemekaran

Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Minggu (26/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang menyatukan persepsi sekaligus menyusun langkah strategis menuju pembentukan Provinsi Riau Pesisir.

DUMAI,Lancangkuning.com-Wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali menguat. Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat, akademisi, mantan pejabat, hingga anggota legislatif dari wilayah pesisir Provinsi Riau menyatakan komitmen untuk memperjuangkan lahirnya daerah otonom baru tersebut.

Komitmen itu mengemuka dalam Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Minggu (26/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang menyatukan persepsi sekaligus menyusun langkah strategis menuju pembentukan Provinsi Riau Pesisir.

Forum dihadiri perwakilan dari lima daerah yang diwacanakan bergabung dalam provinsi baru, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Suasana forum berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Bahkan, seruan "Riau Pesisir" beberapa kali menggema di ruang pertemuan sebagai simbol dukungan terhadap perjuangan pemekaran wilayah tersebut.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Wali Kota Dumai Paisal, Bupati Rokan Hilir Bistamam, mantan anggota DPD RI Instiwati Ayus, mantan Ketua DPRD Rokan Hilir Nasruddin Hasan, anggota DPRD Riau Abdul Kosim, serta berbagai tokoh masyarakat dari lima daerah. Hadir pula Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Majidiyah Bagan Batu, H.M. Hendra Gunawan.

Dalam forum tersebut, Dr. Hibatul Wafi bersama Dr. Rodi Wahyudi memaparkan hasil studi kelayakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang telah disusun sebagai dasar akademik untuk mendorong proses pembentukan daerah otonom baru.

Menurut Hibatul, hasil kajian menunjukkan pembentukan Provinsi Riau Pesisir memiliki peluang untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kesiapan fiskal, tata kelola pemerintahan, hingga dukungan politik dari para pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan, studi tersebut mengidentifikasi tiga pilar urgensi pembentukan provinsi baru, enam aspek kelayakan, serta merujuk pada sejumlah preseden pemekaran daerah, termasuk pembentukan Provinsi Kepulauan Riau pada 2002.

Meski demikian, perjuangan menuju pembentukan Provinsi Riau Pesisir masih harus melalui berbagai tahapan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu syarat utama adalah memperoleh persetujuan resmi dari Gubernur dan DPRD Provinsi Riau, serta dukungan pemerintah kabupaten/kota dan DPRD dari lima daerah yang akan menjadi wilayah cakupan.

Selain itu, panitia juga perlu menyusun naskah akademik yang lebih komprehensif, termasuk analisis fiskal, desain kelembagaan pemerintahan, serta harmonisasi dengan regulasi mengenai penataan daerah.

Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati sejumlah agenda strategis dalam enam hingga dua belas bulan ke depan. Di antaranya menyosialisasikan hasil kajian kepada para tokoh daerah, membentuk panitia persiapan, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD, serta memperbarui data kewilayahan dan kemampuan fiskal sebagai bahan pengajuan resmi.

Forum juga membahas sejumlah alternatif calon ibu kota Provinsi Riau Pesisir. Empat wilayah yang mengemuka sebagai kandidat yakni Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan kawasan Batin Solapan di Kabupaten Bengkalis.

Para peserta menilai pembentukan Provinsi Riau Pesisir diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir yang selama ini dinilai memiliki potensi besar di sektor perikanan, pelabuhan, industri, perkebunan, hingga migas.