Mahasiswa Unilak 'Ngamuk' ke Rektor, Kenaikan Uang SPP hingga Pembangunan Kelas Jadi Biang Kerok

Foto: Massa mahasiswa tergabung dari AMPUN Universitas Lancang Kuning melakukan aksi demo di depan kantor Rektorat. (Dok. LKC) 

Lancang Kuning, PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Peduli Unilak (AMPUN) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat Universitas Lancang Kuning, Selasa (28/4/2026). 

Sejumlah massa mahasiswa menuntut transparansi dan akuntabilitas atas sejumlah kebijakan dan proyek kampus yang dinilai bermasalah.

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa yang merasa aspirasi mereka selama ini tidak mendapat respons serius dari pihak Rektorat. Dilokasi tuntutan, massa membentangkan spanduk kritik dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Koordinator lapangan, Ahmad Nasir Harahap, dalam orasinya menyoroti dugaan kegagalan proyek pembangunan turap yang telah beberapa kali roboh. 

Selain itu, massa mahasiswa juga menyinggung anggaran sekitar Rp10 Miliar untuk pembangunan gedung kelas serbaguna yang dinilai tidak direncanakan dengan matang hingga menimbulkan kegaduhan dan pertanyaan luas dikalangan mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 

Oleh sebab itu, menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas bangunan dan potensi risiko bagi keselamatan Civitas Akademika. Terlebih, proyek tersebut disebut dikerjakan oleh vendor yang sama dengan pembangunan turap yang bermasalah. 

Foto: Kondisi turap yang roboh, hasil pembangunan digagas oleh pihak Kampus Unilak. (Dok.LKC) 

“Kami datang kesini tidak datang untuk berwisata. Kami datang untuk menuntut ke mana perginya uang mahasiswa? Proyek digelontorkan, tapi turap saja roboh berkali-kali. Rektor harus buka mata,” tegas Ahmad di tengah aksi.

Ditambah lagi, mahasiswa turut menyoroti kenaikan uang SPP, biaya wisuda, serta kualitas perlengkapan toga yang dinilai menurun dibanding sebelumnya. Pertanyaan pun timbul, apakah sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kampus Unilak atau belum. 

Upaya mahasiswa untuk melakukan audiensi langsung dengan pimpinan kampus belum membuahkan hasil. Hingga aksi berakhir, pihak rektorat belum memberikan tanggapan langsung di lokasi, yang kemudian memicu meningkatnya ketidakpercayaan mahasiswa.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama:

1. Mendesak keterbukaan rincian anggaran pembangunan turap serta audit terbuka dan evaluasi penggunaan vendor.

2. Menuntut pertanggungjawaban atas kualitas pembangunan yang dinilai tidak sesuai standar.

3. Meminta transparansi biaya wisuda dan penjelasan terkait harga serta kualitas toga.

4. Mendesak penjelasan resmi atas kenaikan uang SPP tahun 2025.

5. Menuntut penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan kampus.

6. Meminta penjelasan detail terkait pembangunan gedung kelas serbaguna senilai Rp10 miliar, termasuk proses penunjukan vendor.

Aksi ini turut dikoordinatori oleh Wily Robinson sebagai jenderal lapangan dan Munawar Harahap sebagai koordinator umum.

Mahasiswa menegaskan, jika tuntutan mereka tidak segera direspons, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan digelar sebagai bentuk tekanan terhadap pihak rektorat. (LK/Har)