DPRD Riau Minta Pemprov Bantu Menyelesaikan Kasus Pungli UPT Samsat Kuansing

Sardiano anggota DPRD Riau (ft:viny)

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Buntut kasus pungutan liar atau pungli di kantor samsat Kuantan Singingi masih terus berlanjut. Diketahui telah terjadi keributan adu mulut antara pegawai samsat kuansing dengan pemilik kendaraan yang hendak membayar pajak pada Senin (23/10/2023).

Anggota DPRD Riau, Sardiono  meminta pemerintah provinsi dapat mengambil sikap tegas atas kasus tersebut. Mengingat kasus pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai UPT Samsat Kuansing telah merugikan banyak masyarakat.

“Saya berharap pemerintah provinsi mengambil sikap tegas karena samsat kuansing upt kuansing seolah-olah menggiring permasalahan tersebut hanya kepada individu. Pegawai samsat tersebut hanya pegawai honorer,” ucapnya saat diwawancarai oleh tim Lancangkuning.com

Dirinya mempertanyakan letak tanggung jawab seorang pimpinan samsat kuansing yang seakan-akan lepas tangan dari kasus pungli tersebut. 

Salah seorang anggota DPRD Riau komisi V, Marwan Yohanis juga meminta tanggung jawab pimpinan samsat Kuansing terhadap masyarakat yang dirugikan. 

“Jangan ada masyarakat yg dirugikan oleh oknum ini. Kalau persoalan administrasi selesaikan secara administrasi, kalau persoalan keuangan selesaikan secara keuangan, kalau persoalan hukum selesaikan secara hukum, sehingga tidak ada pihak yg merasa diabaikan hak-hak nya,” tuturnya.

Dirinya menyebutkan jika kewajiban sudah diselesaikan oleh wajib pajak, tentunya hak-hak mereka juga harus diberikan oleh dinas terkait. Dalam hal ini samsat kuansing, karena sudah menugaskan kepada karyawannya.

“Tentu semua itu dibawah pengawasan dia. Tidak serta merta tanggung jawab itu diserahkan kepada bawahannya saja. Kenapa tidak ada kontrol? tidak ada pengawasan? kok bisa sampai seperti itu?,” sambungnya.

Anggota fraksi Gerindra tersebut merasa heran karena pembayaran bisa dilakukan diluar samsat, yang seharusnya dibayarkan di loket-loket samsat.

Dirinya menyatakan jika samsat Kuansing telah menuntaskan hal ini, segera berikan hak-hak kepada para wajib pajak yang telah melunaskan pembayaran dibuktikan dengan adanya klaim dari masyarakat.(viny)