9 PKS Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Riau: DLHK Ini Harus Ditertibkan 

Husaimi Hamidi

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Komisi II DPRD Riau meminta DLHK Provinsi Riau untuk menertibkan adanya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nakal yang menyalahi aturan dengan masuk ke dalam kawasan hutan.

Disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi, data yang dihimpun Komisi II DPRD Riau ada 9 PKS masuk dalam kawasan hutan.

"Informasi ada sembilan PKS yang berada di kawasan hutan. Kami minta Dinas DLHK Provinsi Riau didata dan ditertibkan," sebut 

Lebih jauh disampaikan dia, di dalam UU Cipta Kerja tidak ada istilah keterlanjuran PKS yang berada di kawasan hutan, kecuali perkebunan. Artinya keberadaan PKS di dalam kawasan hutan adalah ilegal.

Dia berasumsi bila PKS dimaksud memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), maka patut dicurigai ada ketidaksesuaian prosedur.

"Bila PKS ini memiliki IMB dan izin Amdal patut dicurigai proses mendapatkannya tidak sesuai prosedur, kita minta juga untuk mengusutnya," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Riau telah memanggil pengusaha PKS yang tidak memiliki kebun. Dari ratusan PKS, ada yang beroperasi di kawasan hutan.

Husaimi Hamidi menegaskan, pabrik dan perkebunan yang berada di kawasan hutan, tetap ditertibkan. Karena pengelolaan usaha di dalam kawasan hutan sudah melanggar undang-undang.

Lanjut dia, jika perkebunan dalam kawasan, masih ada toleransi satu kali masa. Artinya, ketika sawit sudah direplanting, maka tidak boleh ditanami lagi. Husaimi mengatakan, ada 137 PKS beroperasi di Riau yang tidak punya kebun. PKS yang datang saat pertemuan kemarin hampir 80 persen.

"Kami lakukan hearing itu bagaimana kita menyikapi harga TBS yang merosot. Sementara PKS itu berada di tengah masyarakat, tapi tidak bisa menikmati harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan," ucap Husaimi.(adv)