Ketua Komisi V DPRD Riau Minta Terobosan P3AP2KB Tanggulangi Persoalan LGBT

 

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung 

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung berharap akan ada terobosan-terobosan dari Dinas P3AP2KB untuk menanggulangi permasalahan LGBT.

“Bagaimana ada sosialisasi, pelatihan-pelatihan, ini kompleks masalahnya. LGBT sudah ada dari dulu, bedanya sekarang sudah transparan dan tidak malu lagi,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD Riau dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau, Jumat (23/6/2023) di ruang rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau.

Keprihatinan serupa tentang fenomena LGBT di Provinsi Riau juga disampaikan 
Anggota Komisi V DPRD Riau Eva Yuliana.

“Kalau ini yang terjadi terus menerus, bagaiman generasi kita ke depan? Program kita belum ada yang menyentuh permasalahan ini,” sebutnya.

Menanggapi hal ini, Kadis P3AP2KB Fariza menjelaskan bagaimana LGBT yang merupakan penyimpangan perilaku terjadi pada anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, yang dimana anak tersebut kemudian turut menjadi pelaku penyimpangan.

“Anak-anak yang sudah terpapar itu, sulit untuk disembuhkan, sehingga harus didampingi. Rujukan dari kota itu minta pendampingan psikologis. Sekolah ramah anak itu salah satu tujuannya untuk mencegah kejadian seperti ini,” kata Fariza.

RDP ini juga membahas serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan P3AP2KB yang telah dianggarkan di APBD Riau 2023.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P. Hutagalung, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, beserta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana.

Hadir dalam kesempatan ini Kadis P3AP2KB Provinsi Riau Fariza beserta jajarannya.

Adapun program kegiatan Dinas P3AP2KB pada tahun 2023 meliputi, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.(adv)