Wakil Rakyat Ini Kesal Lihat GBD Belum Terima Gaji Selama Tiga Bulan

 
Foto: Muhammad Syafaat, selaku Ketua Komisi IV DPRD Inhu

Lancang Kuning, INHU - Para Guru Bantu Daerah (GBD) setingkat provinsi maupun daerah di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dikabarkan sudah tiga bulan terakhir ini belum terima gaji honorer dari pemerintah padahal duit tersebut sangat diharapkan mengingat saat ini umat Islam sedang menjalankan bulan Ramadhan 1444 hijriah. 

Muhammad Syafaat, selaku Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu, kepada lancang kuning.com, Jumat (24/3), sangat kesal melihat lambatnya kinerja pemerintah yang tergolong menunda pencairan gaji honor guru padahal kewajiban ini bisa dikatakan bersifat berulang-ulang. 

"Dinas pendidikan seyogyanya berbenah lah, hak mereka (guru) jangan diperlambat sebab guru merupakan garda terdepan dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah dan lingkungan," tegasnya. 

Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, meminta kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait agar segera mencairkan uang gaji para guru yang telat dibayarkan selama tiga bulan. " Saya memprediksi mereka teriak sebab duit tersebut harusnya bisa membantu kebutuhan bulan Ramadhan, eh, malah tidak sesuai yang dipikirkan," ungkapnya. 

Terpisah, Kamaruzaman, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Inhu, membenarkan bahwa pihak guru bantu daerah (GBD) kabupaten belum terima gaji selama tiga bulan. Dia berjanji dalam sepekan kedepan akan mengupayakan gaji tersebut dapat diterima pengajar. 

"Insyaallah minggu depan kalau tidak ada halangan, yang pasti segera kami proses cepat. Untuk GBD provinsi pengajuan gajinya ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pihaknya sudah lakukan rekonsiliasi bersama provinsi pada April lalu, dan Surat Keputusan (SK) telah diproses di kabupaten sementara rekonsiliasi data dari provinsi belum kita terima," pungkasnya. 

Meskipun demikian, lanjutnya, pihak BPKAD sampai saat ini terus berupaya melakukan komunikasi kepada pemerintah provinsi untuk memperjuangkan hak-hak para guru yang gajinya telat dibayarkan. (Dan/LK)