Asisten II Setdaprov Riau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

 
Lancang Kuning, PEKANBARU -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah.

Pertemuan ini dilakukan secara virtual dengan pemerintah daerah se-Indonesia. Adapun materi yang dibahas tentang langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo.

Rakor mingguan ini dihadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan secara virtual di Riau Command Centre (RCC), Pekanbaru, Senin (5/12/2022).

Dalam sambutannya, Mendagri Tito di ruang Sasana Bhakti Praja mengatakan inflasi secara nasional turun pada bulan November 2022 dari sebelumnya angka inflasi di bulan Oktober 2022 sebesar 5,71 persen menjadi 5,42 persen.

"Penurunan ini terjadi dari 5,95 persen kemudian turun ke 5,71 di Oktober, November turun lagi menjadi 5,42 persen, dengan angka ini negara G20 dengan ekonomi terbesar kita nomor 2 terendah, setelah Jepang," ucap Mendagri Tito.

Mendagri menjelaskan capaian ini berkat koordinasi kerja yang sangat baik dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan juga Tim Pengendalian Inflasi Tingkat Daerah (TPID). Angka nasional inflasi adalah penjumlahan dari kerja tim pusat maupun daerah, karena itu Presiden ingin penangan inflasi ditangani, dibahas dan dievaluasi tiap minggu.

Selanjutnya, Mendagri menjelaskan ada daerah-daerah yang memiliki angka inflasi yang tinggi di atas rata-rata, karena itu akan dicari solusinya bersama. Untuk itu pihaknya juga menerima sejumlah masukan dari kepala daerah yang memiliki angka inflasi yang rendah.

"Kita juga harus memahami apa persoalan daerah-daerah yang angka inflasi nya masih tinggi di atas rata-rata. Nanti kepala daerah akan menyampaikan apa masalah-masalah nya, sehingga dari pusat bisa memberikan bantuan," tuturnya.

Mantan Kapolri ini menambahkan, pengendalian inflasi bukan hanya akan membuat stabilitas pondasi ekonomi dan keuangan menjadi stabil secara nasional, tetapi juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang dapat mengendalikan akan semakin tinggi begitu juga sebaliknya.