Fraksi PKS DPRD Inhu Tegas Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Foto: Muhammad Syafaat

 

Lancang Kuning, INHU - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu, Provinsi Riau tegas dan keras menolak kenaikan BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9) kemarin. 

Menurut Muhammad Syafaat, selaku Ketua Fraksi PKS naiknya BBM untuk yang ke-12 kalinya di masa kepemimpinan Jokowi ini diprediksi akan melahirkan efek domino kenaikan harga di sektor-sektor lainnya.

"PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini," terangnya, Senin (5/9). 

Kebijakan menaikkan harga BBM ini, katanya, menunjukkan pemerintah tidak berempati sama sekali dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dampak dari pandemi.

Dia secara lantang mengungkapkan, bahwa rakyat baru saja terpukul dengan terjadinya kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu, kini dihadapi dengan harga BBM.

"Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur pun meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan sangat terpukul dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini," tegas Syafaat. 

Dia memprediksi, terjadinya kenaikan harga BBM subsidi ini akan kembali menurunkan daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat kecil yang ekonominya belum sepenuhnya pulih. 

Yang akan menjerit nantinya, lanjut Ketua DPD PKS Inhu ini, diantaranya para tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya.

"Mereka makin terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Inhu. (LK/Dan)