Pelajar SMP dan SMA Dilarang Ikut Demo Nasional 11 April 2022

LANCANGKUNING.COM,JAKARTA-Siswa SMP hingga SMA dilarang mengikuti demo nasional 11 April. Sekolah-sekolah diminta untuk mengetatkan absensi masing-masing siswanya

Tugas siswa untuk SMA/SMK termasuk SMP belajar. Jadi kita melarang keras untuk ikut demo atau terprovokasi oleh ajakan yang kurang baik," ucap Kepala Dinas Pendidikan Bekasi, Inay Sabtu (9/4/2022).

Inay mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Polres Metro Bekasi Kota, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 3, kepala sekolah SMK, dan juga pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk menghimbau para siswa tidak mengikuti demo. Salah satu upayanya adalah dengan memperketat absensi siswa.

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi tadi pagi, selaras dengan imbauan Kemendikbud Ristek untuk mengantisipasi demo para siswa STM/SMK, memperketat absensi untuk hari Senin, karena PTM 100 persen dan juga sedang ujian praktek untuk SMK," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa untuk mencegah mengikuti aksi. Pihak sekolah pun, kata Inay, diimbau untuk turut aktif mengawasi siswanya.

"Melakukan koordinasi dengan orang tua dan juga komite sekolah, melakukan pembinaan oleh kepala dan guru BK terhadap siswa pada hari Senin," ujar Inay.

Inay menjelaskan siswa yang mengikuti demo akan diberi sanksi sesuai dengan tata tertib masing-masing sekolahnya. "Sekolah ada tertibnya, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi demonstrasi pada 11 April lusa di Jakarta. Polisi membenarkan telah menerima surat pemberitahuan aksi massa dari BEM SI.

"Sudah ada pemberitahuan ke Polda Metro yang kita terima pada hari Jumat siang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi, Sabtu (9/4).

Zulpan mengatakan sejumlah persiapan pengamanan telah disiapkan terkait demonstrasi 11 April mendatang. Dia menyebut pihak kepolisian bakal memberikan pelayanan perihal aksi massa tersebut.(rie/drc)