Kadisperindagkop UMKM Riau Pimpin Rakor Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Foto: Dok. Humas. (MCR) 

 

Lancang Kuning, PEKANBARU -  Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) M. Taufiq OH memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang bulan puasa dan Idulfitri 2022/1443 H,di Hotel Grand Zuri, Kamis (17/3/2022).

Kadisperindagkop UKM Riau mengatakan, relaksasi harga minyak goreng sudah ditetapkan sesuai surat edaran kementrian perdagangan republik indonesia pada nomor 09 tahun 2022 yang mulai berlaku tanggal 16 maret 2022

“Terkait harga minyak goreng kemasan sedeharhana dan premium telah ditetapkan oleh Mentri Perdagangan Republik Indonesia dalam surat edaran nomor 09 tahun 2022 pada tanggal 16 maret lalu,” ucap Taufiq

Taufiq juga menjelaskan hal tersebut merupakan  upaya pemerintah dalam melakukan percepatan kesediaan minyak goreng sawit untuk masyarakat.

“ Hal ini juga sebagai upaya pemerintah pusat untuk percepatan ketersediaan minyak goreng sawit bagi masyarakat dengan jumlah yang mencukupi seluruh wilayah Indonesia termasuk di Riau,” jelas Taufiq

Taufiq menambahkan pemerintah telah mendapatkan bantuan 2.000 ton minyak goreng sawit dari Kemendag dan sudah di sebarkan di beberapa pasar-pasar tradisional.

“Kami telah menerima bantuan minyak goreng dari Kemendag sebanyak 2.000 ton dan beberapa sudah kami sebarkan di beberapa pasar-pasar tradisional,” ungkapnya

untuk itu, Pemerintah akan selalu berupaya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat provinsi riau dalam mengkonsumsi minyak goreng selama bulan ramadhan.

“Kami akan ajukan lagi ke pemerintah pusat jika stok 2.000 ton ini habis hal ini kami upayakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Riau dan tidak ada kelangkaan selama bulan Ramadan,” tutup Taufiq

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Asisten III Setdaprov Riau Joni Irawan, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) M. Taufiq OH, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau, serta stakeholder yang terkait. (LK/MCR)