Daftar Isi
Foto: Muhammad Syafaat
Lancang Kuning, INHU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD), Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah disahkan sebesar Rp 1,4 Triliun untuk tahun 2022 oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Senin (29/11) malam.
Dalam penggunaannya nanti, Fraksi PKS DPRD Inhu akan mengawasi secar optimal demi kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan Muhammad Syafaat, selaku Ketua Fraksi PKS kepada Lancang Kuning.com pada Selasa (30/11).
Menurut Syafaat, pengawasan itu harus digunakan yang tentunya bertujuan agar tepat sasaran terutama pembangunan infrastruktur secara bertahap. "Hindari penggunaan yang sifatnya konsumtif dan seremonial. Fokus membangun ekonomi masyarakat. Apalagi dua tahun terakhir kita dilanda wabah pandemi Covid-19," ujar anggota legislatif dari Dapil 4 itu.
Selanjutnya, Syafaat berharap, pemerintah mampu mendengar suara hati masyarakat dalam pemulihan ekonomi baik itu sektor UMKM yang dapat mendorong penghasilan masyarakat ditengah pandemi.
"Hidupkan UMKM bukan sebagian simbol, tapi program kerja yang benar-benar substantif melalui SKPD yang ada. Semua komando tentu berada di tangan bupati," tutur Syafaat.
Kemudian, kami di DPRD, akan menggunakan peran pengawasan secara maksimal terkait penggunaan anggaran di tahun 2022. Tentunya sesuai dengan peran pengawasan yang melekat di DPRD sesuai aturan Undang-undang. Itulah bagian dari kerjasama yang bisa dilakukan PKS Inhu untuk menciptakan penggunaan APBD yang efektif, tepat sasaran, sekaligus berguna bagi masyarakat banyak, pungkasnya. (Dan)
Komentar