Kecaman Rizieq Soal Jokowi di Reuni Akbar 212, Apa Kata Bawaslu

 

FOTO: Massa mengarak bendera tauhid berukuran raksasa saat ribuan umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad, 2 Desember 2018. Bendera tauhid menjadi isu acara yang diangkat dalam reuni alumni 212 yang kedua kalinya. ANTARA/Sigid Kurniawan

LancangKuning.Com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta angkat suara perihal  dugaan muatan kampanye dari ceramah yang disampaikan pendiri Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab pada acara Reuni Akbar 212.  

Rizieq Shihab yang berada di Mekkah, Arab Saudi menyampaikan pidatonya lewat teleconference kepada ratusan ribuan peserta Reuni Akbar 212 yang berkumpul di Lapangan Monas, Jakarta pada Minggu, 2 Desember 2018.

Rizieq Shihab menyinggung lima hal yang dinilainya merupakan kebobrokan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.  Menurutnya, ada indikasi gerakan sistematis dan struktural yang ingin menghancurkan sendi-sendi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, saat ini.

"Sekarang coba kita lihat posisi Rizieq, apakah dia peserta kampanye atau orang di luar tim kampanye," ujar Komisioner Bawaslu DKI bidang penindakan, Puadi, kepada Tempo melalui telepon pada Senin, 3 Desember 2018.

Puadi lantas menjelaskan, bila Rizieq Shihab tidak terdaftar dalam tim sukses salah satu pasangan calon, narasi ceramahnya itu tidak menjadi temuan Bawaslu. Dalam konteks tersebut, Bawaslu mengacu pada Pasal 1 ayat 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengertian Kampanye.

Puadi menjabarkan, dalam ayat itu tertuang definisi peserta kampanye. Ia menerangkan, peserta kampanye adalah anggota partai politik dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota,  anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai.

Adapun dalam struktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Rizieq Shihab tidak tercatat secara resmi sebagai anggota tim sukses. Maka, Rizieq Shihab  bukan tergolong anggota kampanye dan ceramahnya tidak menjadi temuan Bawaslu.

Sedangkan bila ditilik dari kegiatannya, selama penyisiran berlangsung, para Komisioner Bawaslu yang terdiri atas divisi sumber daya manusia, pengawasan, dan penindakan, tidak menemukan adanya atribut-atribut kampanye.

Dalam upaya penyisiran dan pengawasan kegiatan tersebut, Bawaslu DKI dibantu oleh pengawas tingkat kecamatan dan kelurahan. Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.

"Kami dan kepolisian memastikan melalukan pencegahan (pelanggaran) agar pada pelaksanaan reuni itu tidak ada aktivitas kegiatan kampanye," ujarnya menjelaskan sikap Bawaslu terkait acara Reuni Akbar 212di Lapangan Monas, dilansir dari Tempo, Jakarta pada 2 Desember 2018. (LKC)