PDIP: Ide Pemasangan Baliho Puan Muncul Saat Rapat Fraksi di DPR

Foto: Baliho Ketua DPR Puan Maharani di Solo. (VIVA/ Fajar Sodik)

 

Lancang Kuning - Baliho dan billboard yang memuat gambar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, bermunculan di berbagai daerah. Namun ternyata, baliho tersebut bukanlah inisiasi Puan pribadi, melainkan ide yang muncul dari hasil rapat Fraksi PDIP di DPR.

"Ngobrolnya di lantai 7 (ruangan Fraksi PDIP). Kawan-kawan anggota dewan ngobrol, dari sana ada usulanlah membuat billboard mbak Puan. Mbak Puan ini pasukannya banyak. Ya sudah, maka billboard dipasang oleh semua anggota fraksi di DPR, seluruh dapil," kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, Jumat, 6 Agustus 2021.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengungkapkan, rapat fraksi tersebut digelar pada Juni lalu saat bulan Bung Karno. Menurutnya, sudah menjadi kebiasaan saat berkumpul para anggota Fraksi PDIP DPR bebas mengeluarkan ide sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

Dari situ muncul ide untuk memasang baliho Puan, karena Puan merupakan sosok yang membanggakan. Puan merupakan wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR. Selain itu, Puan juga merupakan cucu dari Presiden RI Pertama, Soekarno.

Pemasangan baliho tersebut dilakukan oleh anggota Fraksi PDIP DPR di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Namun untuk daerah yang tidak memiliki kursi DPR, baliho dipasang oleh pengurus DPD dan anggota fraksi setempat.

"Yaitu di Sumbar I, Sumbar II, Aceh I, Aceh II, Gorontalo, dan NTB 2 dipasang oleh DPD dan Fraksi PDI Perjuangan setempat. Berapa total jumlah yang dipasang belum ada laporan, karena setiap anggota dewan tidak dibatasi harus pasang sekian. Ini pembiayaannya gotong royong," ujarnya, dilansir LKC dari Viva.co.id

Dari rencana yang ada, pemasangan baliho akan dilakukan selama dua bulan yakni mulai tanggal 15 Juli hingga 15 September 2021. Namun dalam praktiknya akan ada yang terpasang selama tiga bulan.

"Sebab di lapangan ada yang tidak mau memberi diskon biaya, tapi diberi tambahan waktu pemasangan," ujarnya.

Ketika banyak yang menilai pemasangan baliho itu terkait Pilpres 2024, Bambang mengatakan, terkait calon presiden, itu sepenuhnya kewenangan ketua umum.

"Ini lebih ke internal. Soal capres dan cawapres clear kewenangan ketua umum. Dibilang (persiapan) 2024, persepsi orang siapa yang melarang? Pikiran dan perasaan tidak bisa dipenjara. Mau dibilang mau nyapres monggo, mau sebagai bentuk kegembiraan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama ya monggo," ujarnya. (LK)