Luhut Minta Penyaluran Bansos Dipercepat, Khususnya di Daerah Ini

Foto: Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Instagram @luhut.pandjaitan)

 

Lancang Kuning – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan, penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dipercepat. Khususnya, pada masa Pemberlakuakn Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM saat ini.

Luhut menegaskan itu kepada para menteri dan gubernur Jawa-Bali dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual, Kamis, 22 Juli 2021. Jika bansos cepat disalurkan, maka masyarakat akan mau tinggal di rumah guna mencegah penyebaran COVID-19.

"Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," kata Luhut dikutip Jumat,23 Juli 2021.

Luhut menekankan efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bansos kepada masyarakat. Bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan tengah dikarantina atau isolasi mandiri.

"Bagaimana pun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita," beber Luhut, dilansir LKC dari Viva.co.id

Dia mengatakan, saat ini Pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog.

Keduanya lanjut Luhut menyampaikan penyaluran bansos sudah dimulai. Namun, dikatakan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan," tegas luhut. (LK)