Ketua GARBI: Riau wajib Mendapatkan Otonomi Khusus

Foto: Ketua GARBI Riau, Juprizal

LancangKuning.Com, RIAU -  Ketua Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) Riau Juprizal, S.Th.l, MH mendorong pemerintah daerah untuk mendapatkan otonomi khusus. Sebab, ia menilai selama ini Provinsi Riau telah banyak menyumbang APBN ke pemerintah pusat.

"Minyak di Riau telah diekspolitasi sejak Indonesia merdeka. 41 persen APBN berasal dari Riau. Bahkan, sebelum kemerdekaan Sultan Syarif Kasim II telah menyumbang untuk Indonesia sebanyak 13 juta gulden, setara dengan 96 juta uero atau Rp 1074 Triliyun," ungkap Juprizal saat berorasi di Deklarasi Garbi Capter Riau.

Menurut Juprizal, Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Lanjut Ketua, kewenangan ini juga diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Misalnya, di bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Riau.

"Dengan otonomi khusus ini, kita berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan aturan khusus untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Riau, khusus di bidang pendidikan dan kesehatan," ujar Ketua GARBI yang juga merupakan Calon DPD RI Dapil Riau nomor 34, Rabu (14/11/2018).

Ia menambahkan, sumbangan paling besar Riau bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bahasa Melayu, yang awalnya merupakan lingua Franca dijadikan bahasa pemersatu NKRI sejak Sumpah Pemuda tahun 1928

Bahasa melayu adalah bahasa peradaban, bukan saja peradaban di nusantara. Namun juga peradaban di semenanjung melayu, Asia Tenggara, Asia Tenggara hingga afrika.

Dunia bahkan mengenal peradaban Indonesia dan budaya Indonesia melalui terjemahan-terjemahan bahasa melayu. Jadi melihat sumbangan Riau yang sangat besar di atas kepada NKRI sangat wajar dan wajib Riau mendapatkan Otonomi Khusus.

"Ketika pemerintah pusat memberikan kewenangan dan dana otonomi khusus ini ke Riau diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, menurut data BPS Maret 2018 sebanyak setengah juta orang atau 500.044 orang miskin di Provinsi Riau," tutupnya. (Har)