Jokowi Enggan Berhubungan dengan Israel

Foto: Anggota pasukan keamanan Israel membidik dengan peluncur peluru berlapis karet ke arah warga Palestina yang melakukan protes seusai shalat Jumat di Kompleks Masjid Al-Aqsa, pada 18 Juni 2021.

* Sampai Palestina Merdeka

Lancang Kuning - Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Abdul Kadir Jaelani, mengatakan, normalisasi hubungan Indonesia dan Israel sejauh ini belum akan dilakukan. Penyebabnya, Indonesia mendukung penuh terwujudnya kemerdekaan Palestina yang komprehensif dan diakui internasional. Hal tersebut bahkan sudah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menghubungi Pemerintah Palestina pada 16 Desember 2020 lalu.

"Pada 16 Desember 2020, saat menghubungi Pemerintah Palestina, Pak Jokowi mengatakan bahwa, terlepas dari dinamika di Timur Tengah, Indonesia tidak akan pernah melakukan normalisasi dengan Israel sampai terwujudnya kemerdekaan Palestina berdasarkan perdamaian yang komprehensif," kata Abdul Kadir Jailani saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, Sabtu (19/6/2021).

Sebagai negara non blok, Indonesia mengusung perdamaian antara Israel-Palestina bisa diwujudkan. Indonesia, kata Abdul, tidak bisa ambil kompromi bila ingin menuntaskan konflik panjang antara Israel-Palestina. "Bila ingin mendukung rakyat Palestina, maka kita harus bersikap seperti itu. Sikap yang lebih berkompromi, justru akan melunakkan dan memperkuat posisi Israel dalam proses perundingan," jelas Abdul Kadir.

Sampai saat ini, konflik Israel dan Palestina terus berlanjut lantaran empat isu krusial yang tak kunjung selesai. Keempat isu tersebut adalah masalah rekognisi internasional atas Yerusalem sebagai ibu kota, batas negara antara Israel dan Palestina harus mengikuti batas sebelum tahun 1967, mengenai masalah pemukiman Yahudi, serta hak rakyat Palestina untuk bisa kembali ke rumah dan tanahnya yang selama ini sudah diambil oleh Israel.

"Keempat isu ini yang paling fundamental. Bila keempat isu ini dapat diselesaikan, dapat terwujud perdamaian," papar Abdul Kadir. Berikut petikan wawancara lengkap Tribun Network dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Abdul Kadir Jaelani:

Apakah Anda ikut berperan di dalam menyiapkan sikap Indonesia atas konflik Israel-Palestina?

Pertama mengenai bagaimana mesin diplomasi Kemenlu berjalan, dalam konteks respons kita terhadap situasi yang terjadi di Palestina. Hal ini sudah sering kali terjadi. Mesin diplomasi kita sudah cukup responsif, sehingga ketika krisis di West Bank (Tepi Barat) dan di Gaza, menggunakan mesin diplomasi yang ada, melakukan koordinasi dan merumuskan sikap Indonesia terhadap apa yang terjadi.

Langkah awal yang perlu kita lakukan pada saat ini, kita menekankan gathering facts dulu, memanfaatkan keberadaan kedutaan besar kita dan melakukan konsultasi secara informal. Diplomasi sekarang sangat dipengaruhi dunia digital. Sehingga kita memanfaatkan teknologi digital dalam hal ini, termasuk menggunakan WhatsApp.

Sekadar informasi, dalam konflik Israel dan Palestina, Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus melakukan konsultasi dengan mitra kerjanya. Kita di Kemenlu memberi informasi dan menyiapkan talking points, bagaimana dan apa yang hendak disampaikan oleh pimpinan kita.

Apa yang Anda lakukan saat akan memberi masukan kepada menteri?

Kita mengumpulkan fakta dulu, fakta apa yang terjadi di lapangan. Setelah memperoleh fakta, baru kemudian kita melakukan analisis. Melalui analisis itu kami memberikan saran dan rekomendasi, itu yang kita lakukan. Indonesia punya pengaruh tidak dalam menyelesaikan konflik panjang antara Israel-Palestina?

Peranan Indonesia itu sangat dielu-elukan, sangat diharapkan. Terutama dalam krisis kemarin, Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus, bersama menteri luar negeri Turki saat ini datang ke New York. Dan apakah kita negara berpengaruh? Kita sanga berpengaruh. Persoalannya, banyak orang berekspektasi pada sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan. Dalam beberapa wawancara saya tegaskan, Indonesia akan melakukan apa saja sepanjang hal itu diperbolehkan dan dimungkinkan dalam koridor, praktik diplomasi dan aturan internasional.

Kita sangat berperan sekali di OKI, di majelis umum PBB, apalagi waktu kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB waktu 2019-2020? Pada saat itu Indonesia berperan sangat penting sekali. Ketika kita jadi Ketua Dewan Keamanan PBB, Indonesia menolak resolusi yang berusaha meng-impose peta perdamaian Palestina yang dianggap tidak adil.

Apakah Indonesia bisa memberikan tekanan secara direct kepada Israel?

Indonesia memiliki power dan bargaining position yang baik. Walaupun demikian tentu kita menyadari bahwa kita juga memiliki keterbatasan. Persoalan  dalam konflik Israel-Palestina, itu seharusnya bukan hanya di pundak Indonesia saja. Tanggung jawab semua masyarakat internasional, dan tugas utama Indonesia, kita selalu berdiri di depan, untuk mengkonsolidasikan, menggalang dukungan internasional dan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.

Namun kita menghadapi kenyataan yang cukup sulit. Yaitu negara-negara barat terutamanya, memiliki sikap yang sedikit berbeda. Dan ini merupakan tantangan yang sedikit berat. Saya harus akui itu. Oleh karenanya kita akan terus menghadapi ini dengan beragam tantangan yang harus kita hadapi.

Perdana Menteri Israel berganti dari Benyamin Netanyahu ke Naftali Bennet, apa pengaruhnya terhadap Indonesia?

Buat Indonesia sendiri mungkin tidak ada pengaruh signifikan. Salah satu yang perlu kita antisipasi adalah, kemungkinan semakin kerasnya sikap dari pemerintah Israel saat ini. Kita mengetahui bahwa koalisi sekarang ini koalisi Nasional sayap kanan dan kelompok religius. Kebijakan mereka terutama dalam konteks pembangunan pemukiman Yahudi sangat keras sekali. Dan kita mengkhawatirkan justru jurang perbedaan antara Israel dan Palestina akan menjadi semakin lebar.

Padahal kita ketahui posisi pemerintah saat ini adalah kita mengharapkan proses perdamaian antara Israel-Palestina dapat segera dimulai kembali, karena telah berhenti dalam beberapa tahun terakhir. Kita mengharapkan hal ini dapat dinyalakan kembali, tentunya untuk mewujudkan itu, itu bukan hal mudah. Karena saya tidak tahu posisi terakhir dari pemerintah Bennet yang baru terbentuk ini. Apalagi mereka ini kabinet koalisi, di mana perdana menteri dalam dua tahun akan diganti, dua tahun lagi dari kelompok agama yang akan naik.

Menurut Anda, perlu tidak kita menjalin hubungan dengan pemerintahan baru Israel?

Persoalan ini sudah terlampau sering disampaikan ke kita. Bahkan beberapa bulan lalu banyak pihak yang berpandangan bahwa Indonesia perlu melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah bersikap tegas sekali. Pada 16 Desember 2020 lalu, saat menghubungi pemerintah Palestina, Pak Jokowi mengatakan bahwa, terlepas dari dinamika di Timur Tengah, Indonesia tidak akan pernah melakukan normalisasi dengan Israel sampai terwujudnya kemerdekaan Palestina berdasarkan perdamaian yang komprehensif.

Oleh karenanya, buat kita yang terpenting adalah kedua pihak dapat berdamai. Bila kita ingin mendukung rakyat Palestina, maka kita harus bersikap seperti itu. Sikap yang lebih berkompromi, justru akan melunakkan, dan memperkuat posisi Israel dalam proses perundingan. Proses perundingan sekarang berjalan sangat tidak simetris. Karena itu, kita memberikan dukungan konkret kepada Palestina dapat mewujudkan perdamaian dan perundingan yang cukup fair. Sehingga ada perdamaian yang berdasarkan parameter yang diterima masyarakat internasional. (tribun network/lucius genik) 

Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2021/06/20/jokowi-enggan-berhubungan-dengan-israel