Jokowi Geram Data Bansos Masih Tidak Akurat dan Tumpang Tindih
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Lancang Kuning – Presiden Jokowi menyoroti data bantuan sosial yang dinilainya hingga kini masih bermasalah. Menurut Presiden, masih banyak data penerima bantuan tidak akurat bahkan tumpang tindih.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka membuka rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
"Contohnya data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” kata Jokowi, Kamis 27 Mei 2021.
Menurut Jokowi, persoalan itu bukan hanya di satu Kementerian yang mendapat penugasan mendistribusikan bantuan ke masyarakat. Ia berharap, persoalan ini segera dibenahi. Yang menjadi perhatian olehnya juga ditemui data milik pemerintah pusat tidak sama dengan di daerah.
"Sering tidak sambung ini. Harus diperbaiki dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah, kawal integrasi, sinkroninasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analytics yang dimiliki, BPKP kan punya ini gunakan, manfaatkan," tegas Presiden, dilansir LKC dari Viva.co.id
Jokowi menyebut, pengawasan intern butuh komitmen dan manajemen yang baik. Di luar itu, Kepala Negara kinerja anak buahnya yang lain tanpa menyebut nama kementerian dan pejabat. Ia turut menyinggung kualitas perencanaan anggaran perlu dioptimalkan.
Semua proyek ataupun pengadaan harus jelas ukuran keberhasilan dan tujuannya. Jangan parsial dalam merencanakan sesuatu sehingga masyarakat pun tidak merasakan manfaatnya.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus ada waduk tidak ada irigasinya, irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier gak ada, ada itu saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru tidak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa dibilang ada dan tidak hanya satu," sambung Jokowi.
"Karena itu, saya instruksikan, perintahkan agar BPKP APIP di Kementerian dan daerah kawal dari dulu sejak awal saat perencanaan, harus diikuti, tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” kata Jokowi. (LK)
