Mukhlis Rahman : Kearsipan Tulang Punggung Manajemen Pemerintahan

Lancangkuning.com, Kota Pariaman---Walikota Pariaman Mukhis Rahman membuka acara Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kearsipan di Aula Balaikota Pariaman, (24/4/2018). Arsip dan kearsipan sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Itulah sebabnya kedepan, kearsipan perlu berpacu dengan kemajuan zaman. Kearsipan tidak mungkin tinggal diam kalau tidak ingin ketinggalan dan ditinggal oleh lintas generasi.

"Pada saat ini kita telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018, dimana tata kelola pemerintahan yang baik ditetapkan sebagai misi ke – 3 dari visi Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kearsipan yang bermutu akan ikut mendukung kepentingan manajemen pemerintahan dan pembangunan", ungkapnya.

"Peran kearsipan akan semakin signifikan karena semua pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, badan publik tersebut antara lain lembaga legislative, eksekutif, yudikatif dan ormas yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", lanjutnya.

Mukhlis juga mengatakan bahwa arsip jangan hanya dipandang sebagai catatan-catatan masa lampau, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari manajemen organisasi. Keberhasilan pengelolaan arsip dengan sendirinya akan mempengaruhi kinerja organisasi.

"Arsip organisasi secara nyata dan berkelanjutan akan memberikan dukungan kelancaran pada keseluruhan proses manajemen organisasi. Arsip harus dikelola dengan baik dan kearsipan kedepannya harus dibenahi mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kota”, tegasnya.

Mukhlis juga berharap peserta sosialisasi ini dapat mengikuti materi dengan baik dan menularkan pengetahuan yang didapat kepada teman terutama kepada instansi dan masyarakat luas.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini kami pandang sebagai media yang strategis untuk memasyarakatkan bidang kearsipan dibawah payung yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. (MC/dos)