PA 212 Mau Demo, Begini Persiapan Kapolda dan Pangdam
Foto: Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana. (Viva)
Lancang Kuning, JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana bersama dengan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan apel gabungan guna menjamin situasi dan kondisi di Ibu Kota aman. Apel itu juga untuk mengantisipasi kembali adanya demontsrasi penolakan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan hari ini, Senin 12 Oktober dan Selasa 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Hadapi Sanksi AS, Huawei Mate 40 Meluncur 22 Oktober
"Kami ingin menjamin keamanan ketertiban di Jakarta. Sudah kami evaluasi dan persiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada," ucap Nana di kawasan Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 12 Oktober 2020, dilansir LKC dari Viva.co.id
Baca Juga: RI-Singapura Buka Perjalanan Kedinasan dan Bisnis, Begini Ketentuannya
Nana menjelaskan, demonstrasi dijamin Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, ketika peserta aksi berbuat anarki maka aparat akan menindak tegas.
Selain itu, Nana mengaku polisi dan Kodam Jaya serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan simulasi pengamanan atau Tactical Floor Game (TFG). Simulasi pengamanan ini dilakukan buntut kerusuhan dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 Bakal Dimulai November, Menkes Terawan Jamin Kredibilitas
"TNI-Polri selama ini sudah melakukan kegiatan Tactical Floor Game yang sudah kami lakukan tadi malam, bagaimana kita sudah gladi bersih untuk menghadapi suatu masalah keamanan. Kita melakukan patroli bersama dalam rangka menunjukkan ke masyarakat dalam kondisi apa pun TNI-Polri siap menjalankan tugas untuk pengamanan," ucapnya.
Sementara itu, Dudung menambahkan, kepada anggota TNI-Polri untuk tetap solid dan tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam melakukan pengamanan aksi demo penolakan UU Cipta Kerja. Dudung menyebut jika anggota TNI-Polri mempunyai kepentingan-kepentingan lain akan membuka peluang pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dan bisa membenturkan kesolidan TNI-Polri.
Selain itu, kata Dudung, dalam rangka pengamanan kepada perusuh aksi demo, dia juga meminta kepada jajarannya dan Polri untuk tetap mengedepankan tindakan persuasif namun tetap tegas.
"Saya sampaikan kepada anggota TNI-Polri agar di dalam melaksanakan tugas tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan kelompok, pribadi dan sebagainya. Saya sampaikan kepada anggota agar dalam proses penindakan terhadap para perusuh-perusuh agar proporsional, profesional, dengan tetap mengedepankan persuasif, humanis tetap tegas," Dudung menambahkan.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, dan Front Pembela Islam berencana berdemonstrasi untuk menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020.
"Soal aksi yang digelar anak NKRI ini adalah aksi ulangan jauh sebelum aksi buruh dan saat ini kami turun kembali masih dengan rangkaian yang sama, yaitu tolak UU Cilaka (Undang Undang Cipta Kerja),” kata Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin kepada VIVA di Jakarta, Senin. (LK)
