Apakah Menjadi Pemimpin Harus Pakai Duit?

LANCANGKUNING.COM - Oleh Padli AR (Ketua KAMMI Wilayah Riau)

Menghadapi pilkada serentak 2018, kita dihadapkan dengan berbagai alternatif calon. Khususnya di Riau ada empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung merebutkan tahta kuasa.

Dengan jumlah daftar pemilih kurang dari empat juta orang tentu butuh kerja ekstra mendapatkan simpati masyarakat. Sehingga pada 27 Juni nanti orang beramai-ramai memilih pasangan calon yang bekerja tanpa henti.

Menghadapi tipe masyarakat yang beragam

Beragam pula siasat yang akan digunakan bagi calon. Yang penting orang mau memilihnya.

Lalu, apakah butuh uang yang banyak untuk meraih suara masyarakat?

Secara teori, pasti kita menjawab iya. Apalagi pada kelompok masyarakat pragmatis yang "mengidentikkan" Pilkada sebagai ajang pengumpul uang.

Pada dasarnya calon-calon kepala daerah pasti tidak bisa lepas diri dari masalah uang. Cost politik akan sangat berperan menentukan kemenangan. Tim yang bekerja juga butuh makan dan minum.

Tapi saya  menilai tidak setuju kalau calon kepala daerah menghalalkan segala cara termasuk menghamburkan uang kemasyarakat untuk duduk.

Karena ini bisa membingkai pikiran masyarakat jika kebiasaan Pilkada adalah kebiasaan mengumpulkan uang.

Ya, saya juga tidak setuju kalau calon gubernur terlalu pelit, padahal tim dan masyarakat juga berhak dapat uang sebagai pengganti kerja-kerja dilapangan.

Bukankah kita harus bayar orang yang bekerja sebelum keringatnya jatuh ke tanah?

Mari kita renungkan siapa yang layak memimpin Riau kedepan. Ditangan kita perubahan ditentukan.