Fokus Ornop: Camat Tembilahan Hulu harus di Sanksi

Foto: Sekjen Fokus Ornop, Indra Gunawan. (Dok. Akun Facebook pribadi Indra Gunawan)

Lancang Kuning, INHIL - Ditengah Pandemi Virus Corona seluruh jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat diwajibkan untuk menjaga jarak (Distancing) guna memutus mata rantai Covid-19 di Indonesia.

Baru-baru ini, viral poto di media sosial Facebook yang menampilkan sebuah acara di kantor Camat Tembilahan Hulu dengan ibu-ibu TP PKK dan staf kantor.

Baca Juga: Banjir Status kata Khilaf, Begini Respon Camat Tembilahan Hulu

Reaksi kali ini datang dari Sekjen Fokum Komunikasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Indra Gunawan, ia berpendapat bahwa tindakan pihak Camat Tembilahan Hulu tersebut tidak patut dijadikan contoh oleh masyarakat banyak.

Indra meminta Bupati Indragiri Hilir H Muhammad Wardan memberikan sanksi kepada pihak Camat Tembilahan Hulu. Sebab, menurutnya jika ini dibiarkan maka nanti kredibilitas pemerintah daerah yang akan menjadi taruhan di mata masyarakat.

Baca Juga: Jahe hingga Air Garam, Tips WNI di Kamboja Sembuh Corona

"Siapapun yang back up Pak Camat,nama dan kredibilitas Bupati yang jadi taruhanya di masyarakat dan hukum," tuturnya kepada Wartawan melalui pesan aplikasi Messeger, Selasa (21/4/2020).

Menurut Indra, dari awal pemerintah daerah telah menghimbau kepada warga untuk berada dirumah selama Covid-19 ini, termasuk seluruh rumah makan dan Caffe di Kota Tembilahan tidak boleh ada kursi yang disediakan selama Corona.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Mari kita sama-sama mematuhi aturan pemerintah dan mendukung surat edaran Bupati yang sudah digaungkan oleh penegak aturan. Tolong jangan berlaku tebang pilih dalam mengimplementasikan aturan tersebut," jelas Indra.

Lebih lanjut, Sekjen Fokus Ornop berharap jangan sampai ada indikasi mempertontonkan 'si anu membela si anu, sama saja memperlihatkan kebodohan'.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

"Satu lagi saya pertegas, katakan saja salah jika itu salah dan masyarakat akan lebih percaya dengan supremasi yang sudah dibuat oleh pemerintah," ulas Indra. (LK/Har)