India yang Lockdown, Indonesia yang Merana, kenapa?

Foto: Ilustrasi seseorang merana

Lancang Kuning, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang angkat bicara terkait kebijakan lockdown India dan dampak yang timbul terhadap lalu lintas impor bahan baku industri Indonesia. Ia mengakui ada sejumlah kesulitan yang terasa bagi negara pengimpor, terutama Indonesia.

"India mereka mengambil policy lockdownsehingga ada beberapa kesulitan industri kita mendapatkan bahan baku. Kalau pun bahannya ada di sana, tapi tidak ada sama sekali pekerja di India yang bisa memenuhi tuntutan dari administrasinya sehingga ini jadi masalah," kata Agus dalam rapat virtual dengan Komisi VI DPR, Senin (6/4).

Selama ini, Indonesia memang sangat tergantung dari India soal bahan baku, khususnya bahan baku farmasi atau obat. Indonesia sedang dan pernah mengimpor gula pada 2019 sebesar 540 ton (US$ 207.975).

Melansir dari CNN Indonesia,kemudian Impor pangan Indonesia dari India juga lumayan tinggi. Misalnya beras. Sepanjang 2019, impor beras Indonesia dari India adalah 7.973,3 ton (US$ 3,02 juta). Lalu impor jagung dari India tahun lalu adalah 63,73 ton (US$ 1,47 juta).

Sementara impor daging jenis lembu dari India pada 2019 tercatat 93.970 ton (US$ 309,85 juta), hanya kalah dari Australia. Demikian pula impor lembu yang mencapai 221.145,13 ton (US$ 588,26 juta), juga runner-up setelah Australia.

"Ini nanti akan ada pola G to G jadi bukan B to B (business to business), government to government. Kami sudah berkoordinasi dengan ibu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi)," tegas Agus.

Upaya g to g memang menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan saat ini. Pasalnya, semua negara yang tertutup akibat lockdown sudah pasti kesulitan dalam proses administrasi. Namun Indonesia harus bisa memanfaatkan posisinya sebagai salah satu anggota G-20.

"Memang ini salah satu poin yang dibicarakan ketika pemimpin negara G20 adakan video conference. Salah satunya member G20 bisa memberikan kemudahan melakukan lalu lintas barang untuk membantu penanganan COVID-19 atau untuk bantu perekonomian di negara anggota," ungkap Agus. (LK)