Geram Kenaikan Karhutla, Jokowi Ancam Copot Pejabat TNI-Polri

LancangKuning.com - Presiden Joko Widodo  kembali meminta untuk memperketat pengawasan potensi adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi untuk karhutla yang disengaja demi keuntungan pribadi maupun korporasi.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

"Sebetulnya pertemuan ini sudah berulang-ulang setiap tahunnya. Mulai sejak 2016, 2017, 2018, terus 2019, dan sekarang 2020. Saat ini pekerjaan rutin yang kita hadapi dari tahun ke tahun dan setiap akan kemarau. Kenapa ini kita lakukan terus? karena yang saya takutkan adalah, ada gubernur baru, ada bupati baru, ada Pangdam baru, ada Danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," tuturnya.

Jokowi mengatakan, saat pertama kali menjabat sebagai presiden di periode pertama, tepatnya di 2015 terjadi kebakaran hutan yang besar. Sejak saat itu pemerintah secara rutin menggelar rapat koordinasi itu setiap tahunnya. Pada 2015 karhutla terjadi begitu besar yakni mencapai 2,5 juta hektare (ha). Lalu pada 2016 dilakukan koordinasi, kemudian di 2017 jumlah karhutla turun drastis menjadi 150 ribu ha.

"Tapi 2018 naik lagi menjadi 590 ribu ha. Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 ribu, kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia, mencapai 10 juta ha, Brasil 4,5 juta ha, Bolivia 1,8 juta ha, Kanada 1,8 juta ha dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia, informasi pagi tadi 11 juta ha. Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran di sana," tambahnya.Jokowi pun meminta semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum untuk mencarikan solusi. Sebab dia yakin karhutla yang terjadi lantaran disengaja, hampir seluruhnya karena motif ekonomi

"Kemudian juga carikan solusi, yang lebih permanen untuk upaya karhutla yang sengaja untuk motif ekonomi, Karena laporan yang saya terima 99% karhutla karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi. Dan luas yang terbakar itu hampir 80% langsung masuk ke kebun," tambahnya.Jokowi yakin akan hal itu sebab semua taju bahwa land clearing yang paling murah dengan cara membakar lahan. Terkait hal itu, dia meminta untuk penegakan hukum.

"Sehingga mulai harus kita tata ulang kembali. Saya juga titip kepada Menteri LHK, reward dan insentif, sudah nggak usah. Kapolri nggak usah mikir panjang yang namanya punishment dan penegakan hukum. Harus tegas, baik administratif, perdata, pidana, lakukan tegas siapapun pemiliknya," tegasnya.Dia meminta frekuensi patroli di lapangan ditingkatkan. Terutama untuk wilayah yang rawan kebakaran."Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena urusan penegakan hukum ini sehingga kita harapkan ini berikan efek jera baik kepada perorangan atau perusahaan," tutupnya.