Demonstrasi UU Kewarganegaraan di India yang Mendiskriditkan Muslim, 14 Orang Tewas

 

DELHI-Demonstrasi menetang Undang-undang Kewarganegaraan di India saat ini terus meluas, jumlah korban yang tewas akibat pemberlakuan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan di Uttar Pradesh, ini menjadi 14 jiwa, salah satunya bocah 8 tahun.

Mengutip Hindustan Times, Sabtu (21/12/2019) Kepala Meerut Medical College, Dr Harsh Wardhan mengatakan 3 petugas keamanan juga terluka namun telah dipulangkan usai mendapatkan perawatan

Sedangkan Mohammad Sagir, bocah berusia delapan tahun meninggal karena luka-lukanya saat polisi membubarkan paksa para pemprotes yang berlarian ke gang sempit tempat Sagir sedang bermain.

Hakim tempat tinggal Sagir mengatakan dia telah berbicara dengan pihak berwenang agar pemerintah memberikan kompensasi kepada keluarga anak tersebut.

Undang-undang yang dikenal sebagai CAB itu menawarkan kewarganegaraan bagi imigran ilegal non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Namun, banyak yang melihat bahwa munculnya syarat non-Muslim dalam aturan tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan telah meningkatkan ketegangan di negara mayoritas Hindu itu.

"Polisi telah menangkap 150 orang," kata inspektur jenderal polisi Praveen Kumar kata.

Sementara itu para kritikus khawatir undang-undang itu merusak konstitusi sekuler India, dan mengatakan bahwa keyakinan seseorang seharusnya tidak menjadi dasar dalam pemberian kewarganegaraan.

Namun Perdana Menteri Narendra Modi telah menepis kekhawatiran mereka, dan mengatakan oposisi telah menyebarkan kebohongan. Dia mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak akan berdampak pada umat Muslim.

Demonstrasi memprotes undang-undang tersebut telah berlangsung selama beberapa hari, dan menyebar ke sejumlah wilayah di seluruh negeri, termasuk Ibu Kota New Delhi. Menteri Dalam Negeri India telah menyerukan pertemuan darurat untuk membahas demonstrasi yang terjadi.

Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di kota-kota di seluruh negeri pada Kamis, meskipun polisi telah memberlakukan aturan ketat berdasarkan undang-undang yang melarang lebih dari empat orang berkumpul di suatu tempat.(rie/okc)