BNPB Minta Pemda Waspada Cuaca Ekstrem Akibat La Nina

Lancang Kuning - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meminta kepada pemerintah daerah mewaspadai cuaca ekstrem akibat fenomena La Nina. Kekeringan dan hujan lebat berpotensi akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia akibat fenomena tersebut.

BMKG telah menganalisis bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normal.

"Namun dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia. BMKG merilis pada Oktober-November peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sumatera," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangan resminya, Minggu (18/10).

Secara khusus, Jati meminta pemda dan masyarakat di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung untuk mewaspadai status siaga dampak hujan lebat pada 18 sampai 19 Oktober 2020. Menurutnya, semua pihak harus siaga menghadapi potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.

"BMKG mencatat tiga provinsi tersebut dengan status siaga. Prakiraan tersebut berlaku pada analisis cuaca pada 18 Oktober 2020, pukul 08.00 WIB, sampai dengan 19 Oktober 2020, pukul 07.00 WIB," ujarnya.

Sementara, kata Jati, terdapat 15 provinsi yang berstatus waspada. Provinsi itu diantaranya Aceh, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua.

Informasi prakiraan berbasis dampak BMKG tersebut dapat diakses melalui tautan berikut https://signature.bmkg.go.id.

4 Daerah Berpotensi Kekeringan

Jati menambahkan 4 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak bahaya kekeringan meteorologis yang dipicu oleh fenomena La Nina. Keempat wilayah tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Menurut Jati, pihaknya telah mengirim surat kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di empat provinsi yang potensial terjadi kekeringan.

"BMKG menyebutkan bahwa sebagian wilayah diprediksi mengalami kekeringan meteorologis dengan status waspada hingga awas," kata Jati.

Jati menjelaskan kekeringan meteorologi merupakan fenomena yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal.

Menyikapi kondisi tersebut, Jati mengatakan pihaknya sudah merekomendasikan beberapa langkah. Salah satunya, BPBD diharapkan melakukan pemantauan sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan melalui situs bmkg.go.id, modis-catalog.lapan.go.id dan inarisk.bnpb.go.id.

"Langkah ini didukung dengan pengecekan lapangan bersama dengan dinas terkait," ujarnya.

Tak hanya itu, Jati juga meminta agar penguatan siap siaga bencana di beberapa wilayah tersebut dioptimalisasi. Di antaranya dengan penyediaan logistik seperti tangki air bersih, pompa air di setiap kecamatan yang teridentifikasi mengalami kekeringan.

"Upaya penguatan lainnya berupa kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih, koordinasi multipihak dalam penyiapan alternatif kebijakan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat melalui penyiapan sumur bor dan pengaturan distribusi air," kata Jati.

Terkait dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan meminta agar BPBD melakukan beberapa langkah dan pengecekan sarana dan prasarana yang membantu pemadaman kebakaran.

"Melakukan upaya-upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi di media elektronik serta informasi lainnya, termasuk memasang papan informasi pelarangan membakar hutan dan juga hukumannya," kata Lilik.

Lilik juga mengimbau agar daerah melakukan tindakan pencegahan pembakaran dan pemadaman dini. Hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas dan kesulitan pengendalian pemadaman di lapangan.

"Merujuk pada rencana operasi, beberapa langkah taktis dapat dilakukan seperti penegakan hukum, pengaktifan pos komando dan penyiapan help desk atau call center," kata Lilik.