Ketum Muhammadiyah: Prabowo Memberikan Keteladanan Politik Bangsa

Foto: Haedar Nashir

LancangKuning.Com, Yogyakarta - Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 pascaputusan MK. Haedar juga mengucapkan selamat kepada Prabowo-Sandiaga Uno yang dengan jiwa besarnya bersedia menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Diucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 dengan amanat yang sangat berat. Selamat pula kepada Prabowo-Sandi yang menunjukkan sikap legowo sebagai contoh keteladanan politik bangsa," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (20/6/2019).

Seperti diketahui, MK menolak seluruh permohonan gugatan Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Merespon keputusan itu, Prabowo telah menyatakan dirinya menghormati keputusan tersebut.

Pascaputusan MK, Haedar mengingatkan bahwa masih ada tugas dan tantangan berat yang harus diselesaikan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kata Haedar, diperlukan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat.

"Indonesia juga memerlukan kebersamaan dari seluruh kekuatan nasional. Karenanya politik partisan 01 dan 02 sudah berakhir serta tidak perlu diperpanjang dalam isu dan kepentingan apapun, yang ada adalah satu keluarga besar Indonesia," sebutnya.

Haedar juga mengimbau agar tak ada euforia kemenangan pascaputusan MK. Ia meminta semua kubu lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, dan memilih menjauhi potensi keterbelahan akibat sikap politik yang negatif ekses dari Pemilu.

"Jangan sampai Indonesia terkapling-kapling dalam primordialisme dan pengkutuban politik, agama, dan golongan yang menyebabkan lemahnya persatuan Indonesia," tuturnya, melansir dari detik.

Terakhir Haedar menegaskan presiden dan wakil presiden terpilih adalah pemimpin segenap elemen bangsa, bukan pemimpin salah satu golongan atau pendukung saja. Oleh karenanya, presiden dan wakil presiden terpilih harus bisa mengayomi seluruh rakyat.

"Rekonsiliasi politik dan kultural menjadi keniscayaan dari suruh pihak secara autentik dan sungguh, bukan sebagai retorika publik," tegas Haedar. (LKC)