Korupsi dan Politik Parlemen

Opini, Lancangkuning.com,- Di era terbuka saat ini dengan digaungkannya semangat konsolidasi demokrasi menguatnya fungsi parlemen dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sesuatu yang wajar, bahkan diharapkan tumbuh dan tegaknya demokrasi secara baik dan benar. 

Yang sangat ironis yaitu munculnya ekses-ekses negative KKN-nya, baik ditingkat pusat maupun daerah, terutama di zaman desentralisasi yang dikenal dengan istilah otonomi daerah yang sebenarnya juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap fungsi parlemen lokal.

Harusnya pola pikir masyarakat dirubah dengan cara memberi dukungan kepada parlemen agar menjadi pejuang terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi. Parlemen dengan semua fungsi dan kewenangannya dapat berperan sangat luas dalam pemberantasa korupsi sistemik yang marak terjadi saat ini. KPK tidak akan hadir jika Undang-undang pendiriannya tidak diputuskan oleh lembaga legislative dengan fungsinya sebagai pembuat undang-undang, merumuskan undang-undang atau perda.

Fungsi anggaran parlemen sebenarnya bisa menjadi kunci untuk berantas korupsi dengan terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang setiap tahun di ketuk palu dalam sidang paripurna dewan. Lebih lanjut juga dengan fungsi pengawasan yang dimiliki bisa menjadi langkah untuk pencegahan korupsi dengan pertanggungjawaban lembaga eksekutif terhadap parlemen dalam control pelaksanaan penggunaan anggaran.

Menurut berbagai lembaga internasional, seperti World Bank atau Transparency international, korupsi lebih merajalela di Negara-negara berkembang seperti Indonesia dibanding Negara-negara yang sudah maju. Korupsi ini adalah penyakit kronis yang menjadi ancaman bagi kaum miskin bahkan dalam kumpulan forum parlemen dunia korupsi ini diidentifikasi sebagai ancaman terbesar dalam suatu pemerintahan demokrasi, yang tidak hanya menjadi ancaman serius bagi demokrasi tapi juga pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan kepercayaan terhadap lembaga Negara.

Sebuah organisasi ternama di Eropa yang memperjuangkan transparansi, Europa Transparan, didirikan oleh beberapa anggota parlemen lintas Negara Eropa yang akhirnya menjadi platform for Transparency di tahun 2005. Segala upaya menambah transparansi harus didukung, terutama berbagai teknologi yang tersedia dalam upaya tersebut, seperti e-budgeting, e-catalogue, dan e-procurement ( Aristo, 2015:27). Itulah beberapa langkah stratetegis yang bisa dilakukan oleh parlemen kita  dalam agenda pemberantasan secara terstruktur dan massif.

Fungsi lembaga legislatif  sangatlah penting dalam memberantas korupsi yang kronis terjadi pada bangsa ini karena legislatif dapat berpoperasi dalam akuntabilitas dan semangat transparansi baik secara horizontal dan vertikal. Fungsi pengawasan yang dimilikinya berhak menuntut kinerja akuntabilitas sebuah pemerintahan dan tidak lupa juga menyuarakan kehendak rakyat kepada pemerintah yang sedang berjalan bisa melalui saluran komunikasi pemerintahan seperti, pembentukan  panitia khusus, Rapat dengar pendapat atau konfrensi pers di media parlemen. disamping itu juga perlu mereformasi lembaga politik dan ekonomi dengan upaya transparansi dan kemauan politik seorang wakil rakyat untuk berjuang melawan korupsi.

Penulis : Rasid Ahmad
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau