Prakstisi Humas Harus Miliki Keterampilan Berbicara dengan Media

Foto:Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution saat menjadi pembicara dalam acara media and public workshop yang mengangkat tema How To Handle Press and Social Media Well di Hotel Premier Pekanbaru, Jumat (3/5/2019).

LancangKuning.Com, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengatakan, bahwa praktisi hubungan masyarakat (humas) dalam suatu lembaga harus memiliki keterampilan untuk berbicara dengan pihak media massa.

Di samping itu, lanjut Wagubri, humas harus senantiasa memberikan informasi dan data yang akurat apabila dikonfirmasi oleh jurnalis.

"Upayakan juga untuk selalu menggunakan kalimat yang tepat, mudah dipahami serta tidak menimbulkan multi tafsir. Sangat perlu bagi kita untuk tidak menjawab pertanyaan yang kita sendiri belum dapat menjawabnya," kata pria yang akrab disapa Edy ini dalam acara media and public workshop yang mengangkat temaHow To Handle Press and Social Media Well di Hotel Premier Pekanbaru, Jumat (3/5/2019).

Ia juga menegaskan, bahwa jurnalis atau pers adalah mitra pemerintah. Untuk itu, dalam memberikan informasi seorang praktisi humas harus dapat memberikan kemudahan bagi pers untuk mengakses informasi tanpa transaksi apapun, serta membangun jaringan dengan media manapun.

"Karena sesungguhnya, pers dan lembaga pemerintah saling bergantung satu sama lain," ujarnya.

Dengan demikian, sambung Edy, interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat adalah budaya komunikasi massa yang cocok dengan konstitusi dan falsafah hidup bangsa.

Baca Juga: Pemprov Riau Himbau Agen Elpiji 3 Kg Tertibkan Pembeli

Dalam hal ini, pers menjadi jembatan penghubung kepentingan pemerintah dan masyarakat secara timbal balik, menjadi jembatan kepentingan dirinya sendiri (pers) dengan masyarakat, dan sebagai jembatan antara kepentingan pers dengan pemerintah.

Namun, interaksi positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat bukan berarti masing-masing pihak harus kehilangan fungsi idealisme fungsionalnya.

Menurutnya, pemerintah harus tetap diberi kewenangan sebagai suatu badan resmi yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kepentingan dan bidang kehidupan warga bangsanya. Pers pun harus tetap diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi kontrol sosialnya yang khas.

"Sedangkan masyarakat harus kita pandang sebagai subjek dan objek pelayanan," tuturnya. (LKC/Rls)