BEM UNRI : Beri Kami Anggaran 53 Miliyar, BEM UNRI Siap Kelola Sampah Kota Pekanbaru

 

Lancangkuning.com- Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM )  Universitas Riau yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa, Mentri Hukum dan Advokasi dan Mentri Sosial Politik,  mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru terkait masalah sampah yang ada di Kota Pekanbaru yang sudah berlarut-larut.  Kedatangan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kepada DPRD Kota Pekanbaru untuk segera mengeluarkan Hak Interplasi, dan memanggil Walikota Pekanbaru untuk mengklarifikasikan persoalan sampah yang belum tuntas di hadapan wakil rakyat kota Pekanbaru.

Kedatangan mahasiswa BEM Unri di kantor DPRD Kota Pekanbaru pukul 10.00 WIB, namun tak satupun anggota DPRD berada di ruangannya padahal waktu tersebut adalah masa jam kerja, 
“Setelah menanti hampir 1 Jam, Perwakilan BEM Unri dapat bertemu dengan salah satu Anggota Dewan yang baru tiba, dari Anggota Komisi I Ibu Ida. Perwakilan BEM Unri diajak masuk ke ruangan Komisi I untuk berdiskusi terkait masalah sampah ini dan terkait penggunaan Hak Interplasi. Ibu Ida memaparkan beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh pihak Pemko mengenai sampah ini,” jelas Aditya Putra Gumesa selaku Menteri Sosial Politik BEM Unri

“Persoalan sampah ini memang membuat kita semua resah, namun Pemko tidak bisa membuat kebijakan yang menggunakan anggaran. Kita harus mengikuti propsedur dan regulasinya. Takutnya kebijakan yang menggunakan penggunaan anggaran yang dikeluarkan bertentangan dengan regulasinya, dan bisa menjadi bahan temuan serta bisa menyeret Walikota ke ranah Hukum. Selain itu terkait Hak Interplasi, harus ada persetujuan Anggota Dewan yang lain, dan ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui. kita tidak bisa mengeluarkan hak itu sembarangan,” ujar Ida.

Dari paparan yang dikeluarkan oleh salah satu Anggota Komisi I ini tentu tidak menawarkan solusi taktis yang diharapkan masyarakat kota Pekanbaru dan BEM Universitas Riau mengenai sampah.

“Kami bisa menarik kesimpulan bahwa anggota DPRD kota Pekanbaru tak bisa mencium bau yang tak sedap ini (singgung Presiden Mahasiswa). Anggota Dewan tak berani mengeluarkan Hak Interplasinya terkait masalah sampah ini. Kami sudah menawarkan solusi taktis di hadapan anggota dewan, yaitu Walikota adalah penguasa Eksekutif di tingkat kota, maka silahkan gunakan kuasa tersebut untuk mengatasi sampah ini. Kerahkan seluruh SKPD dan petugas lainnya. kerahkan semua truk dan alat lainnya untuk mengurangi sampah ini. Kami dari mahasiswa siap turun, namun tak ada respon yang serius. Jika Pemko tak mampu mengelola persoalan sampah ini, silahkan berikan anggaran 53 Milyar tersebut, maka BEM Unri siap untuk mengatasi sampah,” papar Abdul Khair selaku Presiden Mahasiswa Universitas Riau

Pasca dengan Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, perwakilan BEM Unri masih berdiam di Kantor DPRD Kota menanti Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang belum juga ada di tempat. Jelang 30 Menit, Ketua DPRD Kota Pekanbaru datang dan berdialog dengan rekan Mahasiswa BEM Unri.

Dialog ini juga menyampaikan aspirasi terkait masalah sampah di Kota Madani ini yang juga belum tuntas, serta mendesak DPRD Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan Hak Interplasi sebagai fungsi pengawasan dari perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

“Saya selaku Ketua DPRD Kota Pekanbaru mengapresiasi langkah dari adek-adek BEM Unri yang masih peduli dengan persoalan hari ini termasuk persoalan sampah. Pihak DPRD Kota Pekanbaru sebagai mitra dari Pemko akan menyampaikan hal ini. Terkait penggunaan hak Interplasi itu memang adalah hak setiap Anggota Dewan, namun ada mekanisme yang harus dipatuhi sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru." papar ketua DPRD Kota Pekanbaru.

Kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota. Perwakilan BEM Unri terus mempertanyakan kejelasan pihak ke-3 sebagai pemenang tender dan perusahaan yang menggangkut sampah, yang kabarnya sudah diputus kontraknya.

“Kami mempertanyakan PT. MIG sebagai penyelenggara yang mengelola sampah yang ada di Pekanbaru. Telah putus kontraknya dan tentu membutuhkan pihak 3 yang baru? bagaimana proses pelelangannya dan kapan akan diselenggarakan?,“ tanya Mentri Hukum dan Advokasi, Indra Rangkuti.

Menjawab pertanyaan dari BEM Unri Ketua DPRD Kota Pekanbaru menghubungi Ketua DPRD Komisi 4 yang membidangi persoalan terkait, kebetulan baru hadir di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

“Saya Ketua Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru telah beberapa kali memanggil Dinas terkait untuk mempertanyakan kejelasan mengenai masalah sampah ini. Memang masalah ini terletak pada PT. MIG yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam mengurus sampah. Walaupun Kontrak masih tetap berlanjut sampai saat ini,” papar Ketua Komisi 4.

“Keterangan dari ketua komisi 4, sontak membuat perwakilan BEM Universitas Riau kaget karena nyatanya kontrak  PT. MIG telah diputuskan. Ini bisa dinilai bahwa kinerja dari Komisi 4 sebagai bidang masalah terkait tidak tahu dengan pemutusan kontrak ini. Walaupun sudah diklarifikasi oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru, namun tetap saja fungsi dewan pada saat ini dikatakan molor,” tegas Adit.

Akhirnya hasil pembahasan mengenai sampah ini DPRD kota Pekanbaru menerima usulan dari perwakilan BEM Universitas Riau, dan DPRD mengusulkan mengajak BEM Unri untuk audensi dengan Dinas Keindahan dan Pertamanan dan Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru agar persoalan sampah cepat diatasi. (rls)