Riau Dorong Perdagangan Karbon Jadi Sumber Pembiayaan Baru

PEKANBARU Lancangkuning.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pengembangan perdagangan karbon sebagai salah satu peluang baru untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan ekonomi hijau sekaligus menjaga kelestarian hutan dan menekan emisi.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, perdagangan karbon tidak berarti menjual hutan. Skema tersebut justru memberikan nilai ekonomi atas keberhasilan menjaga kawasan hutan dan menurunkan emisi yang dapat diukur serta diverifikasi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).

“Kita ingin hutan tetap terjaga, emisi terus menurun, masyarakat yang menjaga hutan memperoleh manfaat, dan daerah mendapatkan peluang pembiayaan baru,” kata SF Hariyanto.

Menurutnya, pengembangan ekonomi hijau menjadi salah satu alternatif untuk menghadapi keterbatasan ruang fiskal daerah. Pemprov Riau berupaya mencari sumber pembiayaan baru dari potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat melalui pungutan baru.

SF Hariyanto menyebut tahapan teknis utama program jurisdictional REDD+ Riau telah dipersiapkan. Saat ini, Pemprov Riau masih menunggu Letter of Endorsement atau persetujuan dari Menteri Keuangan sebelum program tersebut dapat masuk ke pasar karbon internasional dengan standar integritas yang tinggi.

Ia menegaskan, pengembangan perdagangan karbon harus dilakukan dengan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran emisi, proses verifikasi, hingga mekanisme pembagian manfaat harus disiapkan secara jelas.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini berperan dalam menjaga kawasan hutan harus mendapatkan manfaat yang layak dari keberhasilan perlindungan lingkungan.

“Kita ingin menjaga lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi. Semakin baik hutan dijaga dan emisi diturunkan, semakin besar pula peluang yang dapat kita ciptakan bagi masyarakat dan pembangunan Riau,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menilai pengembangan ekonomi berbasis lingkungan merupakan peluang yang perlu dipersiapkan secara serius.

Ia mengatakan kekayaan alam Riau harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar tetap terjaga sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Riau memiliki kekayaan alam yang besar dan harus kita jaga bersama. Kalau pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang baik, potensi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Pengembangan perdagangan karbon diharapkan menjadi bagian dari arah pembangunan Riau dengan mengintegrasikan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(rie)