Evita Nursanty Soroti Premanisme Ormas: Negara Tidak Boleh Kalah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty,

LANCANGKUNING.COM,Jakarta-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti meningkatnya praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu peristiwa yang disorot adalah insiden pembakaran mobil oleh anggota ormas di Jawa Barat, saat polisi hendak menangkap pimpinan mereka yang diduga terlibat tindak pidana.

Menurut Evita, kejadian tersebut tidak hanya mencerminkan pelecehan terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. “Pelaku harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Tindakan main hakim sendiri dan kekerasan terhadap aparat adalah bentuk pelanggaran hukum yang mencederai rasa aman rakyat," tegasnya, Kamis (24/4/2025) dikutip dari Antara.

Evita juga menyinggung fenomena ormas yang berkedok sebagai jasa penagihan utang atau debt collector di sektor pembiayaan kendaraan. Ia menilai, praktik penarikan kendaraan secara paksa tanpa melalui jalur hukum oleh oknum-oknum ormas telah menciptakan rasa takut di tengah masyarakat dan kerap kali berujung pada tindak kriminal.

Salah satu kasus yang belakangan viral di media sosial adalah pengeroyokan terhadap seorang perempuan oleh 11 oknum debt collector di depan kantor Polsek Bukit Raya, Pekanbaru. Mirisnya, peristiwa tersebut tidak mendapatkan respons memadai dari aparat yang berjaga, bahkan sejumlah petugas justru merekam kejadian tanpa memberi bantuan.

“Kejadian ini mencoreng upaya-upaya pemulihan sektor pembiayaan pascapandemi. Negara harus hadir melindungi masyarakat,” tegas Evita.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan industri, pariwisata, dan UMKM, Evita mendesak aparat penegak hukum untuk lebih sigap dalam merespons situasi yang mengganggu stabilitas publik. Ia menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Polisi harus hadir untuk menenangkan hati rakyat. Penegakan hukum harus adil dan tidak menunggu viral baru bergerak,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Evita juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan ormas-ormas yang kerap bertindak di luar batas. Menurutnya, ormas seharusnya menjadi mitra dalam menjaga ketertiban sosial, bukan justru menjadi sumber keresahan.

“Jika ada ormas yang malah menjadi ancaman bagi rakyat, maka perlu ditinjau ulang keberadaannya, bahkan dibubarkan bila perlu,” tegasnya.

Ia menambahkan, aksi premanisme ormas juga berdampak buruk terhadap sektor pariwisata. Banyak pelaku usaha mengeluhkan praktik pemalakan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum ormas terhadap turis maupun pelaku usaha wisata.

“Ketika wisatawan merasa tidak aman, mereka enggan berkunjung kembali. Ini tentu merugikan dunia usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Evita menilai, lemahnya penegakan hukum dan budaya permisif terhadap kelompok berbasis kekuatan massa menjadi penyebab tumbuh suburnya ormas yang meresahkan.

“Selama masih ada kompromi terhadap ormas yang punya afiliasi politik atau basis massa besar, premanisme akan terus tumbuh dan mengancam banyak sektor,” tutupnya.(rie)